Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ajak Demokrat Kerja Sama Politik, Pengamat: Momentum Rekonsoliasi

Kompas.com - 11/06/2023, 10:29 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS - Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, A Khoirul Umam menilai, rencana kerja sama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Demokrat untuk Pemilihan Umum (pemilu) 2024 adalah mementum rekonsiliasi politik nasional.

Hal itu disampaikan Khoirul Umam menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan bahwa partai berlogo banteng moncong putih itu bakal membuka dialog dengan Partai Demokrat.

“Meski pada medio 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah menegaskan pihaknya tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat, maka munculnya tawaran kerja sama PDIP-Demokrat ini bisa menjadi momentum rekonsoliasi politik nasional,” kata Khoirul Umam kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2023).

Baca juga: Demokrat Terbuka atas Tawaran Kerja Sama PDI-P

Khoirul Umam mengakui bahwa hampir 20 tahun usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, PDIP dan Partai Demokrat memang terlibat dalam pola relasi konfliktual, akibat gesekan politik masa lalu.

Namun demikian, dengan pernyataan elite PDI-P seperti Ketua DPP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang mengungkapkan pihaknya dengan segala kerendahan hati membuka tawaran kerja sama dengan Partai Demokrat menuju Pemilu 2024, hal tersebut perlu dipandang sebagai nilai positif. Terlebih, Ketua DPR RI itu juga berencana akan menemui AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

“Karena itu, rencana pertemuan Puan-AHY ini sangatlah produktif untuk kematangan demokrasi ke depan, di mana kompetisi politik tidak lagi disulut oleh politik kebencian akibat dendam masa lalu,” kata Khoirul Umam.

Terkait rencana kerja sama dua partai ini, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, partainya terbuka terhadap seluruh partai politik untuk melakukan kerja sama dalam pemilu 2024, termasuk dengan PDIP.

“Untuk itu, kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDI-P, Mas Hasto,” ujar Teuku Riefky, melalui keterangan tertulis, Minggu (11/6/2023).

Baca juga: Upaya PDI-P Dekati Demokrat di Tengah Desakan agar Anies Baswedan Umumkan Bakal Cawapres...

Diketahui, Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan PKS yang mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Di sisi lain, PDI-P bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto memandang, tidak ada yang salah jika Partainya membangun dialog dengan Partai Demokrat meski partai itu telah berada di Koalisi berbeda.

Terlabih, PDI-P memiliki semangat gotong royong yang salah satu wujudnya adalah upaya merangkul pihak lain dalam berpolitik.

“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: PDI-P Rangkul Demokrat, Hasto: Toh Lamaran Anies Belum Turun

Puan bakal temui AHY

Puan Maharani pun disebut akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat dalam beberapa waktu mendatang. Apalagi, hubungan Demokrat dan Partai Nasdem dikabarkan tengah memanas lantaran Anies belum juga mengumumkan bakal calon presiden (cawapes) yang akan mendampinginya.

Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, Partai Demokrat "ngotot" meminta AHY untuk dijadikan bakal cawapres mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Nasional
Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Nasional
KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

Nasional
KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

Nasional
PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com