Firli dkk Menjabat hingga 2023, Pemerintah Ikut Putusan MK

Menurut Ghufron, sikap pemerintah ini merupakan bentuk pembelajaran kepada masyarakat untuk taat kepada hukum.

"Bahwa perdebatan dan opini itudinegara demokrasi adalah kemewahan yang harus kita rawat namun harus dikerangkai dan diakhiri dengan hukum," kata Ghufron.

Ia pun mengingatkan ketentuan Undang-Undang MK yang mengatur bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah berlaku sejak putusan tersebut dibacakan.

"Mari kita tutup perdebatan ini dan Kami berharap mari kita kembali memikirkan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi," ujar Ghufron.