Firli dkk Menjabat hingga 2023, Pemerintah Ikut Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat menjadi lima tahun.

Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023 atau Firli Bahuri dan kawan-kawan yang awalnya berakhir pada Desember 2023, diperpanjang hingga 2024.

"Pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan MK," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Mahfud mengakui bahwa pemerintah tidak sependapat dengan sejumlah poin dalam putusan MK, termasuk soal perpanjangan masa jabatan yang dinyatakan berlaku sejak saat ini.

Mantan ketua MK ini sempat mempertanyakan apakah ketentuan ini dapat berlaku di periode yang akan datang, sehingga Firli dan kawan-kawan tetap menyelesaikan jabatannya pada tahun ini.

Ia pun sudah bertemu dengan hakim-hakim MK mengenai putusan ini, dan hakim MK menegaskan bahwa ketentuan soal masa jabatan tersebut sudah dinyatakan berlaku sejak saat ini.

Akan tetapi, suka atau tidak suka, pemerintah pada akhirnya memang harus mengikuti putusan MK karena bersifat final dan mengikat.

Mengikuti putusan MK, kata Mahfud, juga menunjukkan adab pemerintah dalam mematuhi aturan konstitusi.

"Karena sekali kita tidak mengikuti, nanti berikutnya pemerintah juga membangkakng terhadap putusan Mahakmah Konstitusi, sehingga sekarang ya dengan sikap konstitusional pemerintah ikut terhadap putusan MK ini," ujar Mahfud.

Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo akan membuat keputusan presiden (keppres) yang mengatur perpanjangan masa jabatan Firli dan kawan-kawan hingga 2024.

Akan tetapi, keppres itu tidak akan diterbitkan dalam waktu dekan karena masa jabatan Firli dan kawan-kawan semestinya baru habis pada 19 Desember 2023.

Di samping itu, pemerintah juga tidak akan membuat panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK yang awalnya direncanakan mulai bekerja pada Juni 2023.

"Kalau misalnya pemerintah tidak setuju dengan putusan MK, ya mestinya kan sekarang sudah dibentuk Pansel, pemerintah tidak membentuk Pansel karena pemerintah terikat terhadap putusan MK," kata Mahfud.

Tutup Perdebatan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik keputusan pemerintah yang dinilainya tegas dalam merespons putusan MK.

Untuk diketahui, Ghufron adalah pemohon dalam judicial review Undang-Undang KPK ke MK yang berujung pada perubahan masa jabatan pimpinan lemabaga tersebut.

Menurut Ghufron, sikap pemerintah ini merupakan bentuk pembelajaran kepada masyarakat untuk taat kepada hukum.

"Bahwa perdebatan dan opini itudinegara demokrasi adalah kemewahan yang harus kita rawat namun harus dikerangkai dan diakhiri dengan hukum," kata Ghufron.

Ia pun mengingatkan ketentuan Undang-Undang MK yang mengatur bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan demikian, ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah berlaku sejak putusan tersebut dibacakan.

"Mari kita tutup perdebatan ini dan Kami berharap mari kita kembali memikirkan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi," ujar Ghufron.