Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Kompas.com - 30/05/2023, 21:48 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut lebih berharap pemerintahan selanjutnya melakukan perbaikan dan percepatan terhadap sejumlah program strategis nasional yang sudah dilakukan ketimbang melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Menurut Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra seusai pertemuan, Presiden menekankan terdapat sejumlah program strategis nasional yang patut dilanjutkan.

Karena itu, hal yang penting, menurut Presiden Jokowi, adalah perbaikan dan percepatan.

”Artinya, perbaikan, percepatan, bukan perubahan,” kata Sutta seperti dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Program-program strategis nasional antara lain penuntasan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan transisi energi bersih.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan Indonesia berkesempatan menuju tahapan negara maju jika pemerintahan mendatang bisa memanfaatkan dan mengelola bonus demografi serta proses hilirisasi.

”Tapi pemimpinnya harus punya nyali,” ujar Sutta mengutip perkataan Presiden.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara pun mencontohkan beberapa negara yang sebenarnya memiliki kesempatan maju. Namun, sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang.

Presiden mencontohkan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Sejak dekade 1970-an mereka sudah menjadi negara berkembang, tetapi kondisinya sampai saat ini relatif tidak banyak berubah.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Demikian juga Afrika Selatan yang tidak dapat mengambil kesempatan menjadi negara maju.

Adapun contoh negara yang berhasil melompat menjadi negara maju adalah Korea Selatan. Korea Selatan maju karena masuk ke rantai pasok global.

”Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju,” ujar Sutta mengutip inti pernyataan Presiden Jokowi.

Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan melakukan cawe-cawe terkait proses suksesi kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Menurut Presiden Jokowi, jika rakyat memilih pemimpin yang tepat maka diharapkan seluruh target demi Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

”Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara,” ujar Sutta Dharmasaputra.

Presiden Jokowi menuturkan cawe-cawe itu untuk kepentingan yang positif, dan bukan untuk kepentingan politik praktis.

”Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir Presiden.

Baca juga: Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024, Golkar: Semua Orang Harus Terlibat

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun menambahkan bahwa cawe-cawe di sini identik dengan ikut bertanggung jawab dan tidak membiarkan.

Presiden Jokowi pun ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Presiden Jokowi mengelak menyebutkan siapa calon presiden yang didukungnya. Dia menilai hal ini masih sangat jauh dan menjadi urusan partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com