Salin Artikel

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut lebih berharap pemerintahan selanjutnya melakukan perbaikan dan percepatan terhadap sejumlah program strategis nasional yang sudah dilakukan ketimbang melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Menurut Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra seusai pertemuan, Presiden menekankan terdapat sejumlah program strategis nasional yang patut dilanjutkan.

Karena itu, hal yang penting, menurut Presiden Jokowi, adalah perbaikan dan percepatan.

”Artinya, perbaikan, percepatan, bukan perubahan,” kata Sutta seperti dikutip dari Kompas.id.

Program-program strategis nasional antara lain penuntasan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan transisi energi bersih.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan Indonesia berkesempatan menuju tahapan negara maju jika pemerintahan mendatang bisa memanfaatkan dan mengelola bonus demografi serta proses hilirisasi.

”Tapi pemimpinnya harus punya nyali,” ujar Sutta mengutip perkataan Presiden.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara pun mencontohkan beberapa negara yang sebenarnya memiliki kesempatan maju. Namun, sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang.

Presiden mencontohkan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Sejak dekade 1970-an mereka sudah menjadi negara berkembang, tetapi kondisinya sampai saat ini relatif tidak banyak berubah.

Adapun contoh negara yang berhasil melompat menjadi negara maju adalah Korea Selatan. Korea Selatan maju karena masuk ke rantai pasok global.

”Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju,” ujar Sutta mengutip inti pernyataan Presiden Jokowi.

Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan melakukan cawe-cawe terkait proses suksesi kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang.

Menurut Presiden Jokowi, jika rakyat memilih pemimpin yang tepat maka diharapkan seluruh target demi Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

”Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara,” ujar Sutta Dharmasaputra.

Presiden Jokowi menuturkan cawe-cawe itu untuk kepentingan yang positif, dan bukan untuk kepentingan politik praktis.

”Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun menambahkan bahwa cawe-cawe di sini identik dengan ikut bertanggung jawab dan tidak membiarkan.

Presiden Jokowi pun ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Presiden Jokowi mengelak menyebutkan siapa calon presiden yang didukungnya. Dia menilai hal ini masih sangat jauh dan menjadi urusan partai politik.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/21482261/jokowi-disebut-harap-presiden-selanjutnya-lakukan-percepatan-dan-bukan

Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke