Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Bangga pada Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Pulang Mengabdi ke Tanah Air

Kompas.com - 26/05/2023, 14:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengaku bangga dengan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang memilih pulang dan mengabdi di Tanah Air setelah mengenyam pendidikan di luar negeri.

Menurut Ma'ruf, ilmu dan pengalaman yang didapatkan di luar negeri dapat menjadi bekal untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya.

"Pengalaman mereka, ilmu yang mereka peroleh itu supaya menjadi bekal untuk ikut memajukan bangsa Indonesia. Saya bangga karena mereka pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia," kata Ma'ruf Amin usai membuka Sarasehan Alumni Connect PPI Dunia di Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Ma'ruf lantas berpesan kepada alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) untuk membimbing "adik-adiknya" yang masih belajar di luar negeri agar mau pulang ke Tanah Air.

Baca juga: Wapres Sebut Baru 6 Persen Warga Indonesia Mengenyam Pendidikan Tinggi

Ma'ruf mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi mesti disiapkan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia, baik di sektor ekonomi, pertanian, maupun industri.

"Karena itu, saya berharap kontribusi kalian dengan pengalaman yang kalian miliki untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa jumlah warga Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi masih sedikit. Hal itu merujuk data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

"Jumlah yang memperoleh pendidikan tinggi itu baru sekitar 6 persen dari penduduk Indonesia yang 275 (juta)," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: PPI Dunia Serahkan Naskah Akademik untuk Dukung Pengesahan RUU TPKS

Ma'ruf mengungkapkan, data Ditjen Dukcapil menunjukkan, hanya sekitar 0,02 persen warga Indonesia yang mengenyam pendidikan hingga S-3.

Sedangkan warga Indonesia yang berpendidikan S-2 ada sekitar 0,3 persen, dan tidak sampai 5 persen warga negara yang berpendidikan S-1.

Padahal, kata Ma'ruf Amin, pendidikan tinggi sangat penting karena dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mobilitas sosial.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan ahli-ahli di berbagai bidang untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan mengatasi beragam krisis.

"Untuk itu, saya meminta seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa menempuh pendidikan tinggi dan menjadi generasi produksi," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Hormati Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com