Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Kritik Megawati, TNI AD: Penambahan Kodam di Tiap Provinsi Tak Semata-mata untuk Perang

Kompas.com - 23/05/2023, 23:11 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI Angkatan Darat mengatakan bahwa rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi tidak semata-mata untuk menghadapi perang.

Jawaban itu merespons kritik yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Thohari mengatakan, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam rencana penambahan kodam di setiap provinsi.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” ujar Hamim saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Kemenhan Didesak Hentikan Rencana Penambahan Kodam Tiap Provinsi

Dalam Undang-Undang TNI, menurut Hamim, diamanatkan bahwa ada juga operasi militer selain perang (OMSP).

Kodam baru yang nantinya dibentuk diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya.

"Membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim.

Ia pun mengatakan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semakin kompleks.

Oleh karena itu, kata dia, TNI AD harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut.

Menurut dia, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu sudah melalui pemikiran panjang dan pertimbangan yang matang.

Sebelumnya, Megawati melayangkan kritik terkait rencana pembentukan kodam di tiap provinsi.

Baca juga: Bareskrim Bantah Klaim Pengacara Dito Mahendra Soal Senpi Ilegal Milik Kodam Diponegoro

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Megawati mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi perang sehingga pembentukan kodam dinilai tidak begitu mendesak.

“Kalau angkatan darat ya bukan mengecilkan lagi, biar mau dibuat, mau dibikin lagi kodam, kodam. Saya suka ingat, suka lupa, katanya mau dibuat di tiap tempat kodam. Pak sudahlah dulu Pak, ini enggak ada perang, satu. Lalu kedua apa memang kita mau perang, kan enggak,” ujar Megawati, dilansir dari kompas.tv.

“Sampai saya bilang sama Pak Dudung, saya sampai bilang begini. Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, pesawat yang maju dulu siapa, aku sampai bilang gitu, memangnya angkatan darat, ya enggak lah,” kata Megawati.

Rencana pembentukan kodam di tiap provinsi kali pertama diungkapkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman selepas Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta, 10 Februari 2023.

Rencana itu, kata Dudung, disetujui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com