Wacana Penambahan Kodam Baru Dikhawatirkan Picu Politisasi TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai upaya pembentukan komando daerah militer (Kodam) baru untuk seluruh provinsi, termasuk di Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, justru rentan dipolitisasi.

Bahkan menurut Ardi, usulan itu sangat berbahaya karena akan menempatkan TNI kembali ke masa rezim Orde Baru yang bisa terlibat dalam setiap urusan pemerintahan sipil di daerah.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, pos-pos militer di berbagai daerah ini justru menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, terutama ketika penyelenggaran pemilu," kata Ardi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Sekjen Kemenhan Sebut Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi untuk Tingkatkan Pertahanan Negara

Ardi mengatakan, berbagai peristiwa penyalahgunaan dan pengerahan struktur komando TNI dalam beberapa Pemilu yang lalu seharusnya dijadikan pelajaran institusi itu sangat rentan dipolitisasi.

Menurut Ardi, wacana pembentukan Kodam baru juga merupakan wacana kemunduran bagi demokrasi dan reformasi sektor keamanan di Indonesia.

"Wacana ini menjadikan proses reformasi sektor keamanan, terutama TNI, tidak hanya jalan di tempat (stagnasi), melainkan akan beranjak mundur ke belakang ke jaman rezim Orde Baru," ucap Ardi.

Baca juga: Rencana Kodam Tiap Provinsi, Peneliti: Militer Bukan Lembaga Sipil, Tak Perlu Desentralisasi

"Restrukturisasi komando teritorial yang diamanatkan dalam UU TNI tidak hanya diabaikan, tetapi juga dikhianati oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono," lanjut Ardi.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyatakan penambahan Kodam ini berkaitan dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo.