Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Kompas.com - 16/05/2024, 09:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tidak mempermasalahkan banyaknya pabrik yang tutup di Jawa Barat dan memindahkan operasinya di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Adapun penutupan pabrik itu disinyalir karena biaya produksi lebih tinggi di Jawa Barat. Pemindahan pabrik turut memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Agus mengungkapkan, setiap perusahaan memiliki hitung-hitungan operasional sendiri.

"Kalau dia pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Barat ke Jawa Timur, saya kira kita enggak terlalu masalahkan. Itu ada perhitungan bisnis dari masing-masing perusahaan," kata Agung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Pabrik Tutup, 2.650 Pekerja di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir

Ia menyampaikan, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan punya sejumlah masalah yang perlu diatasi sehingga harus memindahkan operasional.

Salah satunya, kata dia, mengenai ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

"Itu kan masalah UMR masalah kesediaan SDM dan lainnya. Jadi selama perpindahannya di dalam negeri sih ndak ada masalah," ucap Agus.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 2.650 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari sampai Maret 2024. Rinciannya, 306 pekerja di Januari, 654 pekerja di Februari, dan 1.690 pekerja di Maret 2024.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, maraknya PHK di Jawa Barat terjadi di industri tekstil dan garmen lantaran pengusaha memutuskan untuk menutup pabriknya.

Anwar mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah daerah, penutupan pabrik terjadi lantaran biaya tenaga kerja lebih tinggi di Jawa Barat dibandingkan daerah lain.

Baca juga: Buntut Adanya Pabrik Narkoba di Bali, Luhut Minta Pengawasan WNA Masuk Indonesia Diperketat

Hal ini, kata dia, membuat pengusaha memiliki pertimbangan ekonomi dan memindahkan operasi ke daerah lain.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyampaikan, PHK dilakukan karena industri yang berorientasi di sektor ekspor masih terdampak rendahnya permintaan (demand) pasar global lantaran situasi geopolitik.


Kondisi tersebut juga dialami industri padat karya seperti garmen dan alas kaki di mana industri tersebut harus bersaing dengan produk impor ilegal.

Tak hanya itu, industri tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku impor dan kenaikan biaya usaha membuat pengusaha melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan.

"Selain itu kesulitan dalam memperoleh bahan baku/penolong impor, juga kenaikan cost of doing business membuat industri-industri ini semakin terdesak untuk meningkatkan efisiensi produksi agar bisa tetap eksis di pasar, salah satunya dengan pengurangan karyawan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com