Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik di Sektor Politik-Keamanan Turun, Kebebasan Berpendapat Jadi Sorotan

"Jika pada survei Januari 2023 apresiasi masih mencapai 79,2 persen, pada survei Mei 2023 ini menurun menjadi 74,4 persen," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Berdasarkan lima indikator yang membentuk persepsi publik terhadap kinerja di sektor politik dan keamanan, kebebasan berpendapat menjadi aspek yang banyak disorot publik.

Survei menunjukkan, apresiasi publik terhadap kebebasan berpendapat tercatat turun menjadi 70,5 persen pada Mei 2023.

"Kinerja pemerintah dalam menjamin ke bebasan berekspresi ini mengalami penurunan penilaian," tulis Litbang Kompas.

Menurut litbang Kompas, persepsi publik terkait kebebasan berepndapat ini terpengaruh dari beragam isu yang bergulir selama triwulan pertama tahun 2023, misalnya proses hukum terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Mulidiyanti yang sudah masuk proses persidangan.

Selain itu, publik juga sempat dihebohkan dengan laporan terhadap kreator konten asal Lampung, Bima Yudho Saputro, yang mengkritik kondisi jalan di Lampung. Meskipun, laporan itu akhirnya dicabut.

Sementara, empat indikator lain yang membentuk persepsi publik di sektor politik dan keamanan cenderung membaik apresiasinya.

Indikator-indikator itu adalah menjamin rasa aman warga yang naik dari 62,5 persen ke 63,1 persen.

Kemudian, menangani konflik dari 55,1 persen ke 56,2 persen. Lalu, membangun toleransi dari 76,9 persen ke 77,6 persen, serta mengawasi jalannya pemerintahan dari 60,7 persen ke 63 persen.

Adapun turunnya kepuasan publik di sektor politik dan keamanan tidak dialami oleh empat sektor lain yang disurvei.

Kepuasan publik di sektor hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Begitu pula dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan soaial yang masing-masing naik dari 53,5 persen ke 59,5 persen dan 77,3 persen ke 78 persen.

Sementara itu, kepuasan publik secara umum terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen. Dengan kata lain, naik 0,8 persen dibandingkan Januari 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/22/06340071/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-di-sektor-politik-keamanan-turun

Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke