PKB Dinilai Bisa Minta Jatah Kabinet jika Golkar Ngotot Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai bisa fokus mengejar posisi di kabinet, ketimbang mempertahankan keinginan memburu posisi bakal cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung sebagai bakal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Saat ini PKB seolah terlihat tengah bersaing dengan Partai Golkar supaya ketua umum masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Airlangga Hartarto, bisa menjadi pendamping Prabowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Di titik inilah bahasan soal RI3 atau posisi di kabinet menjadi relevan bagi PKB plus insentif politik lainnya agar semakin nyaman berada dalam koalisi," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Agung menilai jika nantinya Golkar menyodorkan Airlangga sebagai bakal cawapres Prabowo, dengan mengunggulkan jumlah kursi mereka di legislatif saat ini maka kemungkinan besar PKB bakal tersingkir.

Baca juga: KPU: Partai Gelora, PBB, PKB, dan Gerindra Daftarkan Bacaleg Sabtu

Menurut data Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara PKB dalam Pemilu 2019 mencapai 13,57 juta suara atau 9,69 persen suara.

Dengan perolehan suara itu, PKB mendapatkan 58 kursi (10,09 persen) di DPR dari total 575 orang untuk periode 2019-2024.

Sementara itu perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019 mencapai 17,23 juta atau 12,31 persen dari suara sah nasional.

Dengan jumlah suara itu, Golkar mendapatkan 85 kursi di DPR.

Menurut Agung, jika PKB berkompromi dan membiarkan posisi bakal cawapres Prabowo diisi kandidat dari Golkar maka mereka sebaiknya meminta konsesi politik di kabinet.

Baca juga: PKB Resisten dengan Ide Airlangga Cawapres Prabowo, Golkar Minta Kesetaraan di Koalisi Besar

"RI3 ini terkait pengelolaan kursi-kursi menteri di kabinet periode 2024-2029 (after winning the election) di mana PKB memiliki otoritas lebih besar memiliki kursi di kabinet dibanding Gerindra dan Golkar," ujar Agung.

Akan tetapi, kemungkinan besar PKB enggan mundur karena mereka yang merintis KKIR dengan Gerindra.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid yang menjadi utusan tim pemenangan koalisi besar mengatakan, mereka tetap menginginkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dipasangkan dengan Prabowo.

Baca juga: PKB dan Golkar Punya Kepentingan Berbeda, Koalisi Besar Dinilai Sulit Terwujud

"Salah satu proporsal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto," kata Nusron dalam pertemuan PKB dan Golkar di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Akan tetapi, Nusron mengatakan, usulan tersebut harus diterima oleh partai-partai yang ada di koalisi besar, seperti PKB dan PAN. Menurut dia, PKB dan Golkar selaku motor pembentukan koalisi besar sedang bekerja untuk mencari titik temu.

"Semangat kerjanya adalah niat untuk menang dan cara kerja untuk menang. Dan kalau sudah ketemu semangat kerjanya, dan figur itu nomor sekian. Persentase sudah 70 persen," kata dia.