PKB Resisten dengan Ide Airlangga Cawapres Prabowo, Golkar Minta Kesetaraan di Koalisi Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid meminta pembentukan koalisi besar didasarkan pada prinsip kesetaraan.

Hal itu disampaikan menanggapi komentar Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menyatakan tak ada usulan Airlangga Hartarto untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto.

“Kita harus punya niat dan prinsip kerja yang sama, yaitu niat untuk menang dan cara kerja untuk menang,” ucap Nusron dihubungi Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

“Karena itu sebaiknya kita lanjutkan pembicaraan dengan prinsip kesetaraan,” sambung dia.

Baca juga: Elite PKB Sebut Koalisi Besar Hanya Wacana dan Tak Ada Opsi Airlangga Cawapres Prabowo

Menurut dia, koalisi besar dibangun dengan visi bersama-sama membangun Indonesia.

Maka, semestinya tak ada ketimpangan dalam proses penjajakan koalisi tersebut.

“Semua fakta politik dibangun atas dasar kesetaraan komunikasi,” ucap dia.

Terakhir, Nusron optimistis Airlangga akhirnya bisa sukses menyatukan koalisi besar yang saat ini dijajaki oleh Partai Gerindra, PKB, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Pada akhirnya (kelima parpol) akan mempunyai pilihan yang terbaik,” imbuh dia.

Baca juga: Beda dengan PKB, Golkar Ingin Airlangga Cawapres Prabowo, Bagaimana Nasib Koalisi Besar?

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Faisol Riza menyatakan pihaknya ingin Airlangga hanya menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Muhaimin.

Sementara itu, Golkar ingin mendorong agar Airlangga menjadi cawapres, dan capres dipilih dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang merupakan koalisi PKB-Gerindra.

Kemudian. Jazilul mengatakan koalisi besar sekadar wacana kerja sama. Ia mengatakan koalisi yang resmi saat ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan KIR.

Bagi PKB, urusan pengusungan capres-cawapres KIR hanya disepakati oleh Prabowo dan Muhaimin. Parpol yang ingin bergabung dengan KIR harus tunduk dengan kesepakatan itu.