PKB Dinilai Bisa Minta Jatah Kabinet jika Golkar Ngotot Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai bisa fokus mengejar posisi di kabinet, ketimbang mempertahankan keinginan memburu posisi bakal cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung sebagai bakal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Saat ini PKB seolah terlihat tengah bersaing dengan Partai Golkar supaya ketua umum masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Airlangga Hartarto, bisa menjadi pendamping Prabowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Di titik inilah bahasan soal RI3 atau posisi di kabinet menjadi relevan bagi PKB plus insentif politik lainnya agar semakin nyaman berada dalam koalisi," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Agung menilai jika nantinya Golkar menyodorkan Airlangga sebagai bakal cawapres Prabowo, dengan mengunggulkan jumlah kursi mereka di legislatif saat ini maka kemungkinan besar PKB bakal tersingkir.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara PKB dalam Pemilu 2019 mencapai 13,57 juta suara atau 9,69 persen suara.

Dengan perolehan suara itu, PKB mendapatkan 58 kursi (10,09 persen) di DPR dari total 575 orang untuk periode 2019-2024.

Sementara itu perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019 mencapai 17,23 juta atau 12,31 persen dari suara sah nasional.

Dengan jumlah suara itu, Golkar mendapatkan 85 kursi di DPR.

Menurut Agung, jika PKB berkompromi dan membiarkan posisi bakal cawapres Prabowo diisi kandidat dari Golkar maka mereka sebaiknya meminta konsesi politik di kabinet.

"RI3 ini terkait pengelolaan kursi-kursi menteri di kabinet periode 2024-2029 (after winning the election) di mana PKB memiliki otoritas lebih besar memiliki kursi di kabinet dibanding Gerindra dan Golkar," ujar Agung.

Akan tetapi, kemungkinan besar PKB enggan mundur karena mereka yang merintis KKIR dengan Gerindra.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid yang menjadi utusan tim pemenangan koalisi besar mengatakan, mereka tetap menginginkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dipasangkan dengan Prabowo.

Akan tetapi, Nusron mengatakan, usulan tersebut harus diterima oleh partai-partai yang ada di koalisi besar, seperti PKB dan PAN. Menurut dia, PKB dan Golkar selaku motor pembentukan koalisi besar sedang bekerja untuk mencari titik temu.

"Semangat kerjanya adalah niat untuk menang dan cara kerja untuk menang. Dan kalau sudah ketemu semangat kerjanya, dan figur itu nomor sekian. Persentase sudah 70 persen," kata dia.

Selanjutnya, Nusron mengungkapkan bahwa Gerindra sudah pasti akan mengusung Prabowo sebagai capres. Saat ini, kata dia, baik Golkar dan PKB sedang saling menawarkan sosok cawapres kepada Prabowo.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Faisol Riza justru mempunyai pendapat berbeda. Hal itu disebabkan PKB menginginkan sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipasangkan dengan Prabowo.

Sementara Airlangga, kata Faisol, diharapkan mau menjadi ketua tim pemenangan Prabowo.

“Kita senang kalau Pak Airlangga jadi ketua tim pemenangan,” ujar Faisol di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Menurut Faisol, saat ini PKB dan Gerindra sepakat mengusung formasi bakal capres-cawapres Prabowo dan Muhaimin.

mengatakan, posisi Airlangga sebagai ketua tim pemenangan merupakan posisi yang spesial, sama dengan peran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika menjadi ketua tim pemenangan Joko Widodo - Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Ya kan tim pemenangan, kayak Pak Erick kan tim pemenangan. Kan Pak Erick jadi anak istimewa, kira-kira begitu,” ujar dia.

Di sisi lain, ia menampik jika dianggap penjajakan koalisi besar menjadi alternatif pembentukan koalisi PKB-Golkar apabila negosiasi dengan partai politik (parpol) lain mentok di tengah jalan.

“Enggak, belum ada opsi itu,” ujar Faisol.

Ketika dikonfirmasi terpisah, Nusron merasa keberatan dengan gagasan PKB supaya Airlangga menjadi tim pemenangan Prabowo-Muhaimin.

Nusron kemudian menekankan rapat antara elite PKB dan Partai Golkar sebagai tim pemenangan koalisi besar sama sekali tidak membahas soal pengusungan calon presiden (capres) dan cawapres.

Keputusan itu, menurut Nusron, diserahkan pada ketua umum partai politik (parpol) koalisi besar.

“Rapat tadi tidak membicarakan soal capres dan cawapres. Kita sepakat soal itu dibahas bersama ketum koalisi,” kata dia.

Sebanyak lima partai politik pendukung pemerintahan saat ini memang sedang menjajaki pembentukan koalisi besar.

Kelimanya adalah Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, PPP sudah menekankan tak bisa berkoalisi dengan parpol yang tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Sementara itu, PAN ingin mendukung Erick Thohir untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

(Penulis : Tatang Guritno, Adhyasta Dirgantara | Editor : Icha Rastika)