Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Gencar Dekati PKS, Pengamat: Bukan Tak Mungkin Mandat dari Istana

Kompas.com - 10/05/2023, 14:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Sandiaga Uno yang kembali melakukan manuver politik dengan mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan mandat dari istana.

Hal ini merujuk langkah Sandiaga sejak keluar dari Partai Gerindra, mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini melempar sinyal mendekat kepada PKS.

"Bukan tidak mungkin langkah Sandiaga keluar Gerindra, juga manuvernya ke PPP atau PKS merupakan mandat Istana," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

"Dan tentu itu bisa terkait dengan langkah Presiden mengkonsolidasi para ketua umum partai di koalisi pemerintah minus Nasdem," lanjut dia.

Baca juga: Ironi Manuver Sandiaga: Gagal Dapatkan Tiket Cawapres Ganjar, Kini Dekati Anies Lewat PKS

Dedy menduga ada timbal balik jangka pendek yang diterima Sandiaga saat melakukan sejumlah manuver tersebut.

Pertama, Sandiaga tetap mendapat mandat posisi di kabinet hingga akhir periode tanpa ada perombakan (reshuffle) meskipun dia keluar dari Gerindra.

Selain itu, Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Menparekraf) tersebut juga akan mendapat tempat di kekuasaan berikutnya jika kelompok yang dia bela hari ini memenangi kontestasi Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Dedy juga melihat bahwa manuver Sandiaga dan langkah sejumlah ketua umum parpol akhir-akhir ini menyiratkan bahwa mereka menjadi agen politik istana.

Baca juga: Jawaban PKS soal Kemungkinan Usulkan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Anies

Menurut Dedy, sebenarnya upaya lobi politik merupakan hal yang normatif dan tidak melanggar.

Namun, lobi-lobi politik akan berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Utamanya jika presiden meminta pemilu mendatang diikuti sejumlah capres-cawapres saja.

"Seharusnya mereka yang hendak turun langsung dalam upaya politik praktis perlu melepaskan jabatan publik lebih awal agar tidak ada pemanfaatan status pejabat tinggi, sekaligus penggunaan pengaruh dan fasilitas negara," ucap Dedy.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno melempar sinyal bahwa dirinya ingin bergabung dengan PKS usai pamit dari Partai Gerindra.

Sandi menyatakan dirinya ingin kembali berjuang bersama dengan PKS.

Baca juga: Belum Jelas dengan PPP, Sandiaga Uno Beri Sinyal Mau Gabung PKS

"Rasanya kepengen saya berjuang kembali bersama teman-teman PKS," ujar Sandi seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (9/5/2023).

Sandi mengaku sudah berjuang berkali-kali bersama PKS di dunia politik. Menurutnya, PKS sudah terbukti selalu berjuang dengan hati.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com