Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi dan Surya Paloh Punya Pilihan Capres Sendiri, Hubungannya Jadi Kusut

Kompas.com - 09/05/2023, 11:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi rumit karena berbeda pilihan politik.

Surya Paloh sejak Oktober 2022 lalu memutuskan untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Sementara, Jokowi tak mungkin mendukung Anies yang notabene dicitrakan sebagai sosok oposisi.

“Jokowi punya pilihan sendiri selain Anies, sedangkan Surya Paloh sudah mengusung Anies. Ini yang tidak ketemu, ini yang membuat hubungan mereka menjadi rumit dan kusut,” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Jokowi Disebut Terus Buka Ruang Dialog dengan Nasdem, Hasto Singgung Pertemuan Luhut-Surya Paloh

Ujang menduga, Jokowi naik pitam karena Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Ditambah lagi, untuk mengusung Anies, Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai yang menjadi oposisi sejak periode pertama kepimpinan Jokowi.

Manuver-manuver Surya Paloh itu dilakukan ketika Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintah pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Berangkat dari situ, hubungan Jokowi dan Surya Paloh renggang. Akibatnya, belakangan Jokowi terlihat menyingkirkan Surya Paloh untuk urusan agenda politik ke depan.

Baca juga: Tak Ada Nama Anies di Bursa Capres Versi Musra Relawan Jokowi

“Selama kepentingan itu berbeda, selama kepentingan tidak ketemu, maka hubungan mereka akan renggang, akan terbelah, akan terpecah dan terbukti saat ini,” ujar Ujang.

“Ketika Pak Jokowi mengundang lima ketua umum parpol, Surya Paloh tidak diundang. Lalu terakhir kemarin bertemu di Istana Negara, enam partai koalisi yang sejatinya sebenarnya Nasdem itu masih menjadi koalisi Jokowi, tapi tidak diundang karena dianggap sudah berkoalisi dengan pihak oposisi,” tuturnya.

Terlepas dari itu, menurut Ujang, Jokowi dan Surya Paloh seharusnya berjiwa negarawan. Keduanya diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang ribut-ribut soal politik.

Ujang mengatakan, pembentukan koalisi politik seharusnya berlandaskan hajat hidup masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Namun demikian, dilihat dari dinamika terkini, baik Jokowi maupun Surya Paloh sama-sama tampak mengutamakan kepentingan kelompok, sehingga muncul ribut-ribut soal pecah hubungan kedua tokoh.

“Mohon maaf, saya mengatakannya ini kan masih sifatnya kepentingan pribadi dan partai. Pak Surya punya kepentingan pribadi dan partainya langsung, Pak Jokowi juga punya kepentingan pribadi untuk mengusung yang lain,” kata Ujang.

“Ini yang tidak ada kata kesepakatan, tidak ada kata titik temu, sehingga hubungan itu tidak bagus dan tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

Baca juga: Netralitas Jokowi Dipersoalkan, Dituding Paloh-JK, Dibela PDI-P hingga Relawan

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com