PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap "Cawe-cawe" karena Pilih Kasih Undang Ketum Partai ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat lumrah dianggap mengintervensi politik jelang pemilu karena tebang-pilih mengundang partai politik ke Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Penggunaan fasilitas negara dalam hal ini Istana Merdeka seharusnya dipakai untuk membahas masalah kenegaraan, dan jika membahas masalah kenegaraan seharusnya Jokowi tidak tebang-pilih.

"Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok (perbedaan) pribadi Jokowi dan presiden," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, ditemui di kantor KPU RI, Senin (8/5/2023).

Ia lantas menyoroti bagaimana Jokowi mengaku sengaja tak mengundang Partai Nasdem karena partai besutan Surya Paloh itu dianggap sudah membentuk koalisi sendiri.

Baca juga: Jokowi Dituding Tak Netral soal Pilpres 2024, PKB: Kan Masing-masing Punya Cara Dukung Pilihannya...

Padahal, meski menyongsong Pemilu 2024 bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi, Nasdem belum secara resmi keluar sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.

"Kalau (undangan Jokowi di Istana Merdeka sebagai) presiden, mestinya kumpulnya bahas tentang negara, Nasdem diundang saja. Kalau perlu, PKS diundang semua," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

"Kalau mau bahas yang khusus, di tempat lain, jangan di Istana Negara," ujar Mardani melanjutkan.

Mardani juga menyoroti bagaimana Jokowi kerap menampilkan diri cawe-cawe dalam pembentukan Koalisi Besar jelang Pemilu 2024 dan menyampaikan preferensi politiknya terhadap kandidat penerusnya.

Baca juga: Bela Nasdem, Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Tak Banyak Ikut Campur Politik Jelang Pilpres 2024

Menurutnya, presiden seharusnya membiarkan dinamika politik berkembang dengan sendirinya dan tak menutup kemungkinan munculnya tiga sampai empat poros politik.

Sebab, jika Koalisi Besar beranggotakan banyak partai politik jadi terbentuk, maka harapan munculnya ragam poros politik tak akan terwujud. Ia juga mengamini bahwa PKS berharap ada tiga sampai empat poros politik pada pemilu mendatang.

"Kalau Koalisi Besar (terbentuk), nanti pasangan calon (presiden-wakil presidennya) cuma dua, dan itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini," kata Mardani.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) juga mengkritik Jokowi untuk masalah yang sama.

Ia menganggap Jokowi terlalu jauh cawe-cawe urusan elektoral, padahal masih berstatus sebagai Kepala Negara yang seharusnya bertindak independen.

"Menurut saya, presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar JK.

Baca juga: Minta Jokowi Contoh Megawati dan SBY, Jusuf Kalla: Tak Jauh Terlibat Politik Saat Jabatan Akan Berakhir

Namun, ia mengatakan, sah-sah saja Jokowi mengundang pemimpin partai politik jika yang menjadi bahasan merupakan permasalahan bangsa dan negara.