Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Kinerja Amburadul, Menteri Jadi Bakal Capres Dinilai Patut Mundur

Kompas.com - 05/05/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024 dinilai sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya supaya tidak menganggu kinerja kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian, jika terdapat menteri yang bakal bersaing dalam pemilihan presiden maka kemungkinan besar dia tidak lagi fokus sepenuhnya buat melaksanakan tugasnya lantaran harus melakukan konsolidasi dan menggalang dukungan politik.

"Saya kira sejak deklarasi lebih baik (mengundurkan diri). Saya melihat ketika dia dideklarasikan dan siap untuk maju itu dilakukan tidak akan fokus," kata Pipin seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.

Baca juga: Undang Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Tolonglah Mengerti, Saya Politisi Sekaligus Pejabat Publik

Sampai saat ini menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diusung menjadi bakal capres adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Prabowo juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu pimpinan partai politik yang juga berada dalam kabinet saat ini adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Baca juga: Jokowi Pesan PPP Naik Anak Tangga di Pilpres 2024, Mardiono Anggap Jatah Cawapres

Selain itu terdapat Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon wakil presiden.

Pipin meyakini ketika seorang menteri sudah dideklarasikan sebagai seorang bakal capres maka yang bersangkutan akan lebih fokus untuk meningkatkan elektabilitas ketimbang kinerjanya di kementerian yang dipimpin.

"Karena setelah deklarasi itu dia akan kampanye, keliling kemana-mana, dikhawatirkan fasilitas negara itu dipakai oleh mereka," ujar Pipin.

Baca juga: Cek Jalan Rusak di Lampung, Jokowi: Mau Pastikan Benar Enggak yang di Video?

Di sisi lain, Pipin juga mengingatkan agar para menteri yang juga pimpinan parpol supaya tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya dalam meningkatkan elektabilitas di Pilpres 2024.

"Jadi kita tidak menghendaki dipakai (fasilitas negara). Fokus kerja dia apakah ingin menjadi menteri atau capres," ucap Pipin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com