Undang Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Tolonglah Mengerti, Saya Politisi Sekaligus Pejabat Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal perannya sebagai pejabat publik dan politisi, saat disinggung soal pertemuan dengan enam orang ketua umum (ketum) parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) lalu.

Jokowi meminta publik mengerti soal peran gandanya tersebut.

Mula-mula, dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan para ketum parpol bukanlah untuk cawe-cawe (ikut campur) mengenai persiapan Pemilu 2024.

Melainkan, hanya diskusi soal politik. Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya boleh mengundang parpol ke istana.

Baca juga: Jokowi Pesan PPP Naik Anak Tangga di Pilpres 2024, Mardiono Anggap Jatah Cawapres

"Kalau mereka (parpol) mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

"Tolonglah mengerti, kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu pun mengatakan dirinya tak bermaksud cawe-cawe atau ikut campur soal persiapan parpol dalam menghadapi Pemilu 2024.

Jokowi menegaskan urusan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024 merupakan urusan parpol.

Baca juga: Cek Jalan Rusak di Lampung, Jokowi: Mau Pastikan Benar Enggak yang di Video?

"Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan iya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," katanya.

"Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah bolak balik saya sampaikan," tambahnya.

Adapun pada Selasa malam, Presiden Jokowi memanggil enam ketum parpol ke Istana Merdeka.

Enam pimpinan partai politik yang hadir yakni Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.