Eks Sekjen Kemenhan Sebut Komisi I DPR Setujui Pengadaan Satelit Slot Orbit 123

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengatakan, Komisi I DPR RI menyetujui pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT).

Hal itu diungkapkannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 BT kontrak sewa satelit Artemis Avanti di Kemenhan RI.

Ediwan mengungkapkan hal itu setelah Ketua Majelis Hakim Fahzal Henri mempertanyakan anggaran pengadaan satelit yang bakal dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

“Saya tanya pada saudara, ini anggarannya tidak ada, lalu darimana anggaran itu? Kan butuh anggaran semua, kontrak-kontrak tandatangan kan butuh anggaran, anggarannya darimana diambil?” tanya Fahzal dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Eks Sekjen Kemenhan Ungkap Permintaan Rudiantara ke Ryamizard Soal Pengadaan Satelit

Menjawab hal itu, Ediwan lantas menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan anggaran setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI pada 19 Oktober 2015.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR kemudian menyetujui adanya pengadaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 dengan meminta Kemenhan dan Kominfo mengusulkan anggaran yang dibutuhkan.

“Setelah kami paparkan Komisi I DPR hasilnya adalah menyetujui pengadaan satelit kemudian meminta Kemenhan dan Kominfo melakkan langkah-langkah seperlunya dalam proses penganggarannya,” papar Ediwan.

“Jadi intinya Komisi I menyetujui anggaran itu? Berapa anggaran yang dibutuhkan pada waktu itu dalam RDP dengan Komisi I?” timpal Hakim Fahzal.

Baca juga: Saksi: Tak Ada Anggaran, Pengadaan Satelit Kemenhan Hanya Perintah Lisan Ryamizard

“Izin yang mulia saya lupa,” jawab Sekjen Kemenhan itu.

Adapun Ediwan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa eks Direktur Jenderal (Dirjen) Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamanan Muda (Purn) Agus Purwoto; Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK), Arifin Wiguna; Direktur Utama PT DKN, Surya Cipta Witoelar; dan Warga Negara Amerika Serikat (AS) yang bekerja sebagai Senior Advisor PT DNK, Thomas Anthony Van Der Heyden.

Empat terdakwa dalam kasus ini diduga telah menimbulkan kerugian kerugian negara sebesar Rp 453.094.059.540,68 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT kontrak sewa satelit Artemis Avanti di Kemenhan RI.

Dugaan kerugian negara tersebut didapatkan dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot pulsa orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03.03/SR-607/D5/02/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Baca juga: Eks Sekjen Kemenhan Jadi Saksi di Sidang Kasus Satelit Kemenhan

Laksamana Muda TNI Purnawirawan Agus Purwoto disebut jaksa diminta oleh Thomas Anthony Van Der Heyden, Arifin Wiguna dan Surya Cipta Witoelar untuk menandatangani kontrak sewa Satelit Floater yaitu Satelit Artemis antara Kementerian Pertahanan RI dengan Avanti Communication Limited meskipun Sewa Satelit Floater yaitu Satelit Artemis tidak diperlukan.

Atas tindakannya, empat terdakwa dalam kasus ini dinilai telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.