Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol, PPP Ungkap Potensi Wujudkan Dukungan untuk Ganjar-Prabowo

Kompas.com - 02/05/2023, 17:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pertemuan antara ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini bakal mewujudkan Koalisi Besar.

Dengan terwujudnya Koalisi Besar, Rommy menyebut capres-cawapres yang berpotensi diusung dalam koalisi ini adalah Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto.

"Pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketum-ketum parpol pendukung pemerintah minus Nasdem berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar-Prabowo sebagai capres-cawapres," ujar Rommy saat dimintai konfirmasi, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Diundang Jokowi dalam Pertemuan dengan Ketum Parpol Koalisi Malam Ini

Rommy menjelaskan, formasi Ganjar-Prabowo bertolak dari kenyataan bahwa dua sosok tersebut selalu mengisi posisi papan atas hasil survei di berbagai lembaga.

Selain itu, Rommy mengatakan, partai yang memenangkan Pemilu 2019 memang lebih tepat mengusung capres, yakni PDI-P. Dalam hal ini, PDI-P yang telah mengusung Ganjar sebagai capres, dipandang lebih tepat.

Sementara itu, partai pemenang selanjutnya, yakni Gerindra, lebih tepat menjadi pengaju cawapres.

Baca juga: PAN Sebut Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Malam Ini

"Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres," tuturnya.

Di sisi lain, Rommy juga bicara mengenai batalnya Koalisi Besar terwujud. Menurutnya, pertemuan malam ini juga akan turut memfinalisasi distribusi kekuatan politik dari enam parpol pendukung pemerintah.

PDI-P dan PPP sendiri telah menentukan sikap untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.

Sementara, empat parpol lainnya, yakni Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN belum menentukan sikap finalnya.

Baca juga: PPP Koalisi dengan PDI-P, PAN Sebut KIB Ikut Dukung Ganjar jika...

"Pendistribusian ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, khususnya mega-mega proyek infrastruktur seperti IKN, jalan tol, bendungan, bandara, dan lain-lain," jelas Rommy.

"Ini sejalan dengan harapan Pak Jokowi di beberapa kesempatan terbatas yang mengatakan, bahwa presiden 2024 diharapkan tetap diusung dan dimotori oleh anggota parpol pendukung pemerintahan saat ini," imbuhnya.

Sebelumnya, ketua umum partai-partai politik pendukung pemerintah dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) pukul 19.00 WIB malam nanti.

Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dipastikan akan hadir dalam pertemuan bertajuk silaturahmi Lebaran tersebut.

Baca juga: BERITA FOTO: Demokrat Terbuka bagi Golkar Gabung di Koalisi Perubahan

"Berkaitan dengan rencana pertemuan silaturahmi Lebaran ketua umum partai politik hari ini di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan Insya Allah akan menghadiri acara tersebut," kata Viva saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa siang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com