Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Turun Tangan soal Dugaan Puluhan TKI Disekap di Myanmar

Kompas.com - 27/04/2023, 12:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku telah mengetahui kasus dugaan penyekapan puluhan TKI di Myanmar, sebagaimana terungkap dalam video viral di media sosial baru-baru ini.

Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menyebut bahwa pihaknya bakal turun tangan.

Namun demikian, ia belum mengonfirmasi apakah kronologi yang dibeberkan dalam video viral itu sepenuhnya benar.

"Kami sudah monitor," kata Faizasyah ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Kamis (27/4/2023).

"Kami akan dalami lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Minta Kemenlu Evakuasi WNI Korban TPPO di Myanmar

Dalam video viral tersebut, para TKI yang disekap mengaku sudah tidak tahan dan berharap agar Presiden RI Joko Widodo dapat segera memulangkan mereka.

"Kami tidak sanggup lagi, nyawa kami terancam di sini. Mohon bantuannya segera mungkin, Pak (Jokowi)," ujar salah satu TKI dalam rekaman videonya, Minggu (2/4/2023).

Dalam keterangan video berdurasi 2,29 menit itu, disebutkan ada 30 TKI yang disekap di Myanmar.

Sebanyak tiga orang di antaranya berasal dari Kabupaten Indramayu. Sisanya berasal dari wilayah lain di Indonesia, seperti Jakarta, Sukabumi, Bekasi, dan Medan.

"Tapi, sebanyak 20 di antaranya sudah mengadu ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)," ujar Koordinator Departemen Advokasi DPN SBMI, Juwarih, dikutip dari Tribuncirebon.com.

Baca juga: KPAI dan Bareskrim Sebut Modus TPPO Anak Bergeser Ikuti Teknologi, Kasus Meningkat sejak 2020

Masih dalam keterangan dalam video tersebut, puluhan TKI itu menyebut diri mereka sudah diperdagangkan.

Mereka mengaku dipaksa bekerja hingga 18 jam. Bahkan, mereka disiksa jika melawan. Kondisi tersebut diakui mereka sudah dialami hampir setahun.

"Semua dokumen kami sengaja dihilangkan, terakhir kami diterbangkan dari Malaysia ke Thailand. Dari Thailand, jalur darat masuk ke negara Myanmar," ujar TKI tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com