Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI dan Bareskrim Sebut Modus TPPO Anak Bergeser Ikuti Teknologi, Kasus Meningkat sejak 2020

Kompas.com - 13/04/2023, 20:44 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati mengatakan, modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak bergeser mengikuti teknologi.

Hal itu diungkapkan Ai Maryati dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan KPAI di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2023).

"Sebuah persoalan yang kita hadapi, menghadapi dinamikanya, kemudian modus-modusnya, situasi, dan kondisinya yang mengalami kebaruan," ujar Ai.

Ai mencontohkan, pada Maret ini, KPAI mengadvokasi lima anak yang dijadikan pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Jakarta Barat.

Baca juga: Sedang Usut TPPO, Mahfud: Korban Dipekerjakan di Kapal, Tidak Digaji, kalau Meninggal Dibuang ke Laut

Menurutnya, modus perekrutan semacam itu akan terus berkembang memanfaatkan teknologi seperti media sosial (medsos).

"Kadang-kadang kita enggak bisa meraba, karena hari ini trigger berbasis online," kata Ai.

Hal yang sama juga diungkapkan Kanit V Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri Kompol Iwan Purwanto.

"Modusnya makin ke sini makin canggih. Modus terbaru menggunakan teknologi yang sekarang sudah ada, menggunakan medsos dan sebagainya," ujar Iwan.

Iwan mencontohkan kasus eksploitasi pekerja seks di kawasan Jakarta Barat.

Baca juga: Mahfud: TPPO Melibatkan Jaringan, Baik di Kantor Pemerintahan maupun Swasta

Ia mengungkapkan bahwa sebagian korban merupakan orang yang tidak mengerti soal eksploitasi atau TPPO.

"Terakhir, yang kami ada laporannya, jadi anak bekerja ke Jakarta, orang Cianjur. Ternyata ketemu tempat spa di wilayah Jakarta Barat," kata Iwan.

"Kami amankan anaknya, tapi ternyata enggak mau, ternyata nangis-nangis. Modusnya mereka membantu ekonomi, setelah masuk ke situ, mereka jadi keenakan," ujar Iwan.

Iwan juga mengatakan bahwa TPPO sulit diberantas karena berbagai hal, salah satunya kondisi ekonomi korban.

"Ini kejahatan internasional yang perlu penanganannya juga khusus," katanya.

Baca juga: Bareskrim Tangkap 5 Tersangka Kasus TPPO Bermodus Kerja Gaji Tinggi ke Kamboja

Data dari Bareskrim Polri seperti yang dipaparkan Iwan, kasus TPPO cenderung meningkat sejak 2020.

Pada 2020, ada 126 kasus TPPO. Kemudian, pada tahun selanjutnya terdapat 122 kasus.

Selanjutnya, pada 2022, terdapat 133 kasus TPPO. Pada tahun 2023, Bareskrim Polri baru mencatat ada 10 kasus berdasarkan data yang dihimpun per bulan Maret.

Baca juga: Bareskrim Dalami Identitas 1.000 Korban TPPO ke Arab Saudi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com