Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Kemenlu Evakuasi WNI Korban TPPO di Myanmar

Kompas.com - 27/04/2023, 09:58 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) scamming di Myanmar.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, Kemenlu perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar ratusan WNI yang sekarang terjebak di Myanmar bisa pulang ke Indonesia.

"Komnas HAM mendesak Kemenlu bisa dikoordinasikan dengan Kemenaker dan BP2MI dengan segera melakukan langkah-langkah evakuasi secepatnya PMI yang terjebak TPPO scamming di wilayah Myanmar, perbatasan dengan Thailand," ujar Anis kepada Kompas.com, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: KPAI dan Bareskrim Sebut Modus TPPO Anak Bergeser Ikuti Teknologi, Kasus Meningkat sejak 2020

Anis mengatakan, ada dua alasan Kemenlu harus melakukan evakuasi terhadap ratusan WNI di Myanmar.

"Kalau Konteks UU 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, itu adalah kondisi di negara konflik. Berdasarkan ketentuan UU itu, dalam kondisi WNI atau PMI di negara konflik, maka kewajiban negara itu harus segera mengevakuasi dan memulangkan," kata dia.

Selain hal tersebut, Anis mengatakan, ratusan WNI di Myanmar itu merupakan korban TPPO scamming.

Itulah sebabnya, kata Anis, ratusan WNI di Myanmar ini perlu dievakuasi. Sebab, selain korban TPPO, mereka sedang berada di negara konflik, yakni Myanmar.

"Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI itu kewajibannya sudah jelas, segera melakukan evakuasi upaya perlindungan dan sebagainya," kata dia.

Anis mengatakan, diperkirakan ada ratusan orang yang terpantau menjadi korban TPPO dan terjebak di Myanmar.

Baca juga: Cerita Pilu Rabiatul Alawiyah, PMI yang Tidak Dibayar 14 Tahun Selama Bekerja di Arab Saudi

Namun, yang mengadu secara resmi ke Komnas HAM ada 33 orang. 

Sebelumnya, beredar di Twitter video sekumpulan orang yang dinarasikan sebagai WNI yang terjebak di Myanmar.

Video tersebut diunggah akun @bebaskankami dan memperlihatkan tempat tidur WNI yang terjebak di Myanmar.

"Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon kepada Pemerintah Indonesia bisa membantu kami pulang karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam," ujar narator video tersebut.

Narator itu juga menyebutkan, WNI di Myanmar merasa ketakutan karena berada di daerah konflik militer. Setiap malam mereka harus tetap bekerja meskipun mendengar suara ledakan bom.

Baca juga: BP2MI Pulangkan Belasan PMI Ilegal ke Kampung Halaman Jelang Lebaran

Jika tidak bekerja, mereka disebut mendapat hukuman yang tidak manusiawi, mulai dari hukuman berlari keliling lapangan hingga dicambuk.

"Disetrum bahkan dicambuk, pemukulan dan hal-hal yang tidak manusiawi kami sudah jalani itu semua di sini," ucap narator.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com