Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Bakal Umumkan Pengusungan Capres Besok, Sandiaga Uno?

Kompas.com - 25/04/2023, 19:58 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan atau Donnie Tokan mengatakan, pihaknya akan mengumumkan pengusungan calon presiden (capres) besok, Rabu (26/4/2023) di Yogyakarta.

Keputusan itu diambil usai PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta, Selasa (25/4/2023).

“Besok (pengumuman capres) antara jam 13.00 sampai jam 17.00,” ujar Donnie dihubungi Kompas.com, Selasa.

Namun, ia mengungkapkan hanya figur capres yang akan diumumkan. Sebab, penentuan calon wakil presiden (cawapres) tidak dibahas dalam Rapimnas PPP.

Baca juga: Sandiaga Uno Disebut Kerap Lakukan Manuver Politik karena Punya Logistik Besar

Menurut Donnie, nama capres yang diusung PPP akan dibawa dalam konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang juga dihuni oleh Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“(Capres PPP) akan diperjuangkan di KIB,” katanya.

Sementara itu, Donnie enggan menjawab ketika ditanya apakah figur capres tersebut adalah Sandiaga Uno. Pasalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu kian menunjukan kedekatan dengan PPP.

Apalagi, saat ini Sandiaga telah resmi mengundurkan diri dari Partai Gerindra yang menjadi tempatnya bernaung selama 8 tahun terakhir.

“Besok saja, biar surprise saja,” ujar Donnie.

Baca juga: PPP Bahas Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P dan Pengajuan Cawapres dalam Rapat Besar di Yogyakarta

Diketahui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kerap menyatakan ingin mengajak Sandiaga Uno bergabung menjadi kader PPP.

Mardiono bahkan pernah menyebut keinginan PPP untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai capres.

Satu hari sebelum Sandiaga mengundurkan diri dari Gerindra, Mardiono pun mengadakan pertemuan empat mata di kediamannya, kawasan Permata Hijau, Jakarta, Sabtu (22/4/2023).

Baca juga: Sandiaga Uno Diduga Bakal Merapat ke PPP, Pengamat: Ajukan Proposal Jadi Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com