Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Insiden Penembakan di Nduga, Anggota Komisi I Minta TNI dan Polri Lebih Berhati-hati

Kompas.com - 17/04/2023, 18:49 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yan Permenas Mandenas mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berhati-hati dalam menyisir permukiman warga terkait insiden penembakan di Mugi, Nduga, Papua pada Sabtu (15/4/2023).

Dia mengatakan, penyisiran boleh saja dilakukan, tetapi harus mempunyai target dan sasaran yang jelas.

Kemudian, jika TNI atau Polri menemukan simbol Papua Merdeka di permukiman warga selama melakukan penyisiran, hendaknya ditindaklanjuti melalui jalur hukum, bukan aksi kekerasan.

“Itu akan lebih elegan, ketimbang kita menyiksa masyarakat dan menunjukkan kepada publik dengan berbagai macam tindak kejahatan. Itu kurang etis juga,” katanya melansir dpr.go.id, Senin (17/4/2023).

Yan menegaskan, masyarakat sipil tidak boleh dikorbankan selama pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Baca juga: Soal Penembakan KKB di Nduga, Kapolri Kerahkan Personel Lakukan Penegakan Hukum

Oleh karenanya, dia mengingatkan aparat TNI dan Polri untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ketika melakukan penyisiran.

“Sebab, saya melihat ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Nduga,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu juga mengaku paham, baik TNI dan Polri, ingin memutuskan mata rantai KKB Papua.

Namun, dia berharap TNI dan Polri menggunakan strategi-strategi yang tidak berlandaskan pada ego semata.

Sebab, kata Yan, konflik di Papua tidak bisa hanya selesai di tingkat akar rumput saja, melainkan semua elemen negara Indonesia perlu dilibatkan.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Bupati Nduga Minta Kami Ngerem

“Kita sama-sama ingin Papua aman dan damai, (yang) ditangani bukan hanya di tingkat grassroot saja tapi juga sesuai dengan cluster kelompok masyarakatnya,” ungkapnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Papua itu pun meminta semua elemen lembaga dan institusi negara ini meninggalkan egonya.

“Kemudian, mari kita bersama-sama duduk dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Papua,” ujarnya.

Menyikapi suasana penuh kekalutan, Yan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya prajurit Yonif 321/GT Pratu Miftahul Arifin saat menjalankan tugas.

Pada saat yang sama, dia tidak ingin kejadian ini menciptakan konflik yang menimbulkan dendam mendalam berkepanjangan.

Baca juga: Kronologi Pratu Arifin Gugur Usai Ditembak KKB di Nduga, Korban Terjatuh ke Jurang

Oleh karena itu, kata Yan, mencegah timbulnya korban dari masyarakat sipil harus turut menjadi perhatian utama.

Sebagai informasi, pada Minggu (16/4/2023), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menyampaikan, satu prajurit Yonif 321/GT bernama Pratu Miftahul Arifin gugur saat melaksanakan tugas di Mugi-Man, Nduga.

Kejadian nahas itu terjadi saat korban sedang mencoba menyisir wilayah untuk mendekati posisi pilot Susi Air asal Selandia Baru Phillip Mehrtens yang disandera KKB.

Tak lama, muncul serangan dari KKB yang menyebabkan Pratu Arifin terjatuh ke jurang sedalam 15 meter.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Julius mewakili TNI meminta bantuan tempur maksimal sekaligus akan mengevaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang.  

Baca juga: Dampak Teror KKB di Nduga, 52 Warga Distrik Koroptak Mengungsi ke Kenyam

Dia juga mengatakan, operasi penyelamatan pilot Susi Air tetap dilanjutkan sesuai dengan perintah Panglima TNI kepada jajarannya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com