Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bilang Belum Ada Kabar PDI-P Akan Gabung Koalisi Besar

Kompas.com - 17/04/2023, 15:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan belum ada kabar dari PDI Perjuangan (PDI-P) untuk bergabung ke dalam koalisi besar.

Koalisi ini rencananya dibentuk oleh gabungan dua koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (PAN, Golkar, PPP), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB).

"Sepertinya belum ada ya," ujar Tantowi saat dimintai konfirmasi, Senin (17/4/2023).

Hanya, Tantowi menyebut koalisi besar yang digagas oleh Airlangga Hartarto ini sebagai rumah besar yang pintunya selalu terbuka bagi siapapun yang ingin masuk.

Baca juga: Sandiaga Dinilai Sulit Dapat Kursi Cawapres di Koalisi Besar

Menurutnya, selama parpol yang ingin bergabung cocok dengan fondasi perjuangan, maka mereka boleh bergabung ke dalam koalisi besar.

"Kebenaran pula 5 parpol yang ada di koalisi besar ini tidak punya barrier dengan partai manapun," imbuhnya.

PDI-P tak akan jalan sendiri

Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan, partainya tak akan berjalan sendirian pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Namun demikian, dia belum bisa memastikan dengan partai mana saja PDI-P bakal berkoalisi.

Ini disampaikan Nusyirwan menanggapi wacana pembentukan koalisi besar yang disebut-sebut bakal menggabungkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Golkar Diprediksi Tenggelam jika Gabung Koalisi Besar, Airlangga Kalah Magnet Politik dengan Prabowo

"Tidak mungkin nanti kita hanya sendirian, pasti akan mengajak untuk membangun koalisi," katanya dalam program Kompas Petang Kompas TV, Kamis (6/4/2023).

"Itu sudah terbukti sampai saat ini karena di pemerintahan saat ini tidak hanya PDI-P saja atau yang mengusungnya saja, tapi juga ada partai yang lain," tuturnya.

Nusyirwan mengakui bahwa partainya ingin mengusung kader sendiri sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024. Kendati begitu, dia bilang, keinginan itu tak ada kaitannya dengan rencana PDI-P untuk berkoalisi dengan partai lain.

Menurut Nusyirwan, keinginan partainya mengusung kader sendiri sebagai capres bukan muncul baru-baru ini. Hal itu sudah kerap disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata dia, hingga kini Megawati belum mengumumkan sosok capres yang bakal diusung partai banteng untuk pemilu mendatang.

Baca juga: Tak Yakin Koalisi Besar Terwujud, Pengamat Sebut Tergantung Komposisi Capres-Cawapres

"Jadi sejak awal dahulu pada saat acara-acara partai, Ibu (Megawati) sudah mengatakan bahwa calon presiden itu adalah dari kader partai. Itu tidak ada korelasinya dengan koalisi," ujarnya.

Ditanya soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum partai politik beberapa waktu lalu, Nusyirwan menilai, itu bukan bagian dari upaya pembentukan koalisi besar. Oleh karenanya, kata dia, PDI-P tak ambil pusing terkait pertemuan itu.

"Jadi tidak tercermin sedikit pun bahwa kehadiran itu adalah dalam rangka untuk pembentukan koalisi, saya tidak melihat itu," tutur mantan anggota DPR RI tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com