Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berpeluang Gabung Koalisi Besar dan Usung Capresnya, PAN: Bisa Dimusyawarahkan

Kompas.com - 14/04/2023, 11:18 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan akan terbuka melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan capres dan cawapres bila koalisi besar terbentuk.

Hal ini menanggapi kemungkinan partai-partai membentuk koalisi besar, dan masing-masing partai memiliki standing point mencalonkan kader-kadernya masing-masing sebagai capres dan cawapres.

Pun menjawab kemungkinan masuknya PDI-P ke dalam koalisi yang sama, namun memiliki keinginan untuk mengusung kader-kader partainya sendiri.

"Ya ini lah indahnya di Indonesia segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan, bisa didiskusikan," kata Eddy saat ditemui di kantor DPP PAN, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Koalisi Besar All Jokowis Men Kian Menguat, Partai Pemerintah Seriusi Penjajakan

Ia beranggapan, koalisi besar akan sangat terbuka untuk mendiskusikan hal serupa.

Menurut Eddy, partai-partai yang akan bergabung dalam koalisi besar mengutamakan konsensus besar yang mengakomodir kepentingan semua pihak.

"Sehingga apapun yang telah disampaikan, apapun yang sudah menjadi posisi stand point dari masing-masing partai itu terbuka untuk didiskusikan sehingga kita mengutamakan musyawarah mufakat, kita mengutamakan sebuah konsensus besar bisa dicapai," ucap Eddy.

Intinya, kata dia, partai-partai memiliki visi misi dan tujuan yang sama untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, diskusi pun bisa berlangsung dengan baik dan diterima dengan tangan terbuka.

Baca juga: Ketum Golkar: Koalisi Besar Jawaban dari Masalah Keberlanjutan Pembangunan

"Ini adalah tujuannya sehingga kita merasa bahwa apapun yang nanti akan kita diskusikan bersama semua pihak datang dengan tangan terbuka, dengan kepala dan pikiran terbuka," ujar Eddy.

Sebagai informasi, partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo memang terus menjajaki terbentuknya koalisi besar yang akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyebut, koalisi itu pun bukan tidak mungkin tidak terbentuk. Pasalnya, semua partai politik di dalam kedua koalisi tersebut memiliki kesamaan pemikiran dan kepentingan.

Menurut Viva, acara silaturahmi Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di markas PAN kemarin adalah bagian penting dari upaya penyatuan KIB dan KIR.

Baca juga: Ditanya Soal Sandi Jadi Cawapres Anies, Demokrat: Itu Koalisi Besar Mungkin...

Dia berharap, ada kemajuan dalam memuluskan kerja sama atau koalisi lima partai. Viva meyakini akan ada banyak keuntungan elektoral dari koalisi jika kerja sama ini terjadi.

"Bagaimana peluangnya? Masih terbuka lebar. Karena dari hasil diskusi kemarin ada banyak persamaan pemikiran dan kepentingan dari lima partai politik," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Senin (3/4/2023).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri langsung melontarkan kata "cocok" seandainya dua koalisi itu bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com