Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR

Kompas.com - 13/04/2023, 00:15 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif memiliki fungsi untuk bekerjasama dengan lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga umum. Kerjasama tersebut sebatas mitra kerja melalui komisi di DPR. 

Komisi di DPR terdiri dari 11 komisi. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai dengan bidangnya.

Adapun berikut ini merupakan daftar mitra kerja di setiap komisi merangkum dari situs resmi DPR. 

Komisi I

  • Bidang: Pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Pertahanan (Kemhan)
    • Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
    • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
    • Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU
    • Badan Intelijen Negara (BIN)
    • Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
    • Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
    • Badan Keamanan Laut (Bakamla)
    • Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
    • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
    • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
    • Dewan Pers
    • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
    • Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
    • Lembaga Sensor Film (LSF)
    • Perum LKBN Antara

Komisi II

  • Bidang: pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Dalam Negeri RI
    • Kementerian Sekretariat Negara RI
    • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI
    • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
    • Sekretaris Kabinet RI
    • Kantor Staf Presiden (KSP)
    • Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
    • Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU)
    • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
    • Badan Kepegawaian Negara (BKN)
    • Lembaga Administrasi Negara (LAN)
    • Ombudsman RI (ORI)
    • Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
    • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    • Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
    • Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP)

Komisi III

  • Bidang: hukum, hak asasi manusia, dan keamanan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Kejaksaan Agung
    • Kepolisian Negara Republik Indonesia
    • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
    • Mahkamah Agung
    • Mahkamah Konstitusi
    • Komisi Yudisial
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
    • Badan Narkotika Nasional (BNN)
    • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
    • Setjen MPR
    • Setjen DPD

Komisi IV

  • Bidang: pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pertanian
    • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    • Kementerian Kelautan dan Perikanan
    • Perum Bulog
    • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Komisi V

  • Bidang: infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    • Kementerian Perhubungan
    • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
    • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

  • Bidang: perdagangan, koperasi, UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Perdagangan
    • Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
    • Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN
    • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
    • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
    • Badan Standarisasi Nasional (BSN)
    • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Komisi VII

  • Bidang: energi, riset dan inovasi, serta industri
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    • Kementrian Perindustrian
    • Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
    • Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
    • Dewan Energi Nasional (DEN)
    • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Baca juga: Daftar Ketua dan Wakil Ketua Komisi di DPR

Komisi VIII

  • Bidang: agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Agama
    • Kementerian Sosial
    • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    • Badan Amil Zakat Nasional
    • Badan Wakaf Indonesia
    • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
    • Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH)

Komisi IX

  • Bidang: kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Kesehatan
    • Kementerian Ketenagakerjaan
    • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
    • Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
    • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Komisi X

  • Bidang: pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan
  • Mitra kerja:
    • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
    • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    • Kementerian Pemuda dan Olahraga
    • Perpustakaan Nasional

Komisi XI

  • Bidang: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan
  • Mitra kerja: 
    • Kementerian Keuangan
    • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(BAPPENAS)
    • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    • Badan Pusat Statistik (BPS)
    • Sekretariat Jenderal BPK
    • Bank Indonesia (BI)
    • Perbankan
    • Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
    • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
    • Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
    • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
    • BUMN (Privatisasi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com