Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Partai Pemerintah Serius Jajaki Koalisi Besar | PT DKI Batalkan Putusan Penundaan Pemilu

Kompas.com - 12/04/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menjajaki peluang terbentuknya koalisi besar.

Sejumlah partai pro pemerintah itu saat ini terbagi ke dalam 2 kelompok koalisi. Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang diajukan oleh Partai Prima.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Koalisi Besar Gagal atau Terwujud, Tergantung Lobi-lobi Puan

1. Koalisi Besar "All Jokowi's Men" Kian Menguat, Partai Pemerintah Seriusi Penjajakan

Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menjajaki terbentuknya koalisi besar yang akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Terdapat lima partai yang diwacanakan menjadi bagian dari koalisi besar, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Lima partai pendukung pemerintah itulah yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN, dua pekan lalu, PDI-P dan Nasdem absen dalam pertemuan tersebut.

Partai Nasdem yang menjadi bagian koalisi pendukung Jokowi diketahui telah 'menyeberang' dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Tak Mau Dicap Sombong, PDI-P Tak Akan Bicara Syarat jika Gabung Koalisi Besar

Senin (10/4/2023) kemarin, penjajakan untuk membentuk koalisi besar dilakukan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Golkar, Jakarta.

"Kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu di koalisi besar maupun dari koalisi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," kata Airlangga dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Airlangga menuturkan, koalisi besar yang terdiri banyak partai politik diperlukan karena Indonesia adalah negara yang besar.

Menurut dia, Indonesia juga menghadapi banyak tantangan ke depan setelah melalui pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan stabilitas politik yang dapat dicapai jika para ketua umum partai politik berkomunikasi dengan baik dan lancar.

"Koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada, yaitu ketidakpastian, baik itu di global maupun terkait dengan cuaca dan terkait dengan apa yang Indonesia harus lakukan dengan situasi penuh ketidakpastian," kata Airlangga.

Baca juga: Ngaku Dukung Koalisi Besar Dibentuk, Cak Imin: Makin Banyak Pasukan, Lebih Baik

Senada, Hary Tanoe juga mendukung wacana pembentukan koalisi besar untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Yang tadi beliau sampaikan koalisi besar, yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh presiden kita Bapak Jokowi," kata Hary Tanoe.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com