[POPULER NASIONAL] Partai Pemerintah Serius Jajaki Koalisi Besar | PT DKI Batalkan Putusan Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menjajaki peluang terbentuknya koalisi besar.

Sejumlah partai pro pemerintah itu saat ini terbagi ke dalam 2 kelompok koalisi. Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang diajukan oleh Partai Prima.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Koalisi Besar Gagal atau Terwujud, Tergantung Lobi-lobi Puan

1. Koalisi Besar "All Jokowi's Men" Kian Menguat, Partai Pemerintah Seriusi Penjajakan

Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menjajaki terbentuknya koalisi besar yang akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Terdapat lima partai yang diwacanakan menjadi bagian dari koalisi besar, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Lima partai pendukung pemerintah itulah yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN, dua pekan lalu, PDI-P dan Nasdem absen dalam pertemuan tersebut.

Partai Nasdem yang menjadi bagian koalisi pendukung Jokowi diketahui telah 'menyeberang' dengan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Tak Mau Dicap Sombong, PDI-P Tak Akan Bicara Syarat jika Gabung Koalisi Besar

Senin (10/4/2023) kemarin, penjajakan untuk membentuk koalisi besar dilakukan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Golkar, Jakarta.

"Kami bertukar pikiran mengenai rencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu di koalisi besar maupun dari koalisi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," kata Airlangga dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Airlangga menuturkan, koalisi besar yang terdiri banyak partai politik diperlukan karena Indonesia adalah negara yang besar.

Menurut dia, Indonesia juga menghadapi banyak tantangan ke depan setelah melalui pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan stabilitas politik yang dapat dicapai jika para ketua umum partai politik berkomunikasi dengan baik dan lancar.

"Koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada, yaitu ketidakpastian, baik itu di global maupun terkait dengan cuaca dan terkait dengan apa yang Indonesia harus lakukan dengan situasi penuh ketidakpastian," kata Airlangga.

Baca juga: Ngaku Dukung Koalisi Besar Dibentuk, Cak Imin: Makin Banyak Pasukan, Lebih Baik

Senada, Hary Tanoe juga mendukung wacana pembentukan koalisi besar untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Yang tadi beliau sampaikan koalisi besar, yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh presiden kita Bapak Jokowi," kata Hary Tanoe.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara.

Muhaimin merupakan ketua umum partai keempat yang menyambangi Prabowo sepekan terakhir setelah sebelumnya ada Hary Tanoe, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang bertamu ke Kertanegara.

Partai-partai yang menggagas koalisi besar juga membuka pintu bagi PDI Perjuangan untuk bergabung ke koalisi tersebut.

Baca juga: Golkar Buka Pintu bagi PDI-P untuk Gabung di Koalisi Besar

Jokowi pun menilai wacana meleburkan KIB dan KKIR adalah sebuah hal yang "cocok".

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi seusai bertemu dengan lima partai politik di kantor DPP PAN, dua pekan lalu.

Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi. “Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.

2. PT DKI Batalkan Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, KPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst yang menghukum KPU untuk menunda tahapan pemilu.

"Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst," ujar Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, PT DKI Jakarta juga mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili perkara tersebut.

Baca juga: Putusan Tunda Pemilu Batal, KPU Tetap Verifikasi Ulang Prima untuk Pemilu 2024

Terkait gugatan ini, PN Jakarta Pusat sebelumnya telah mengabulkan gugatan Prima terhadap KPU. Dalam putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Adapun, gugatan terhadap KPU dilayangkan karena Prima sebelumnya merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Baca juga: Ikuti Prima, Partai Berkarya Gugat Perdata KPU ke PN Jakpus dan Minta Tunda Pemilu

Namun, partai pendatang baru tersebut merasa telah memenuhi syarat keanggotaan dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.