Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Sebut Ada Potensi Perbedaan Hari Raya Idul Fitri 2023

Kompas.com - 11/04/2023, 18:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut ada kemungkinan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Syawal 1444 H atau  2023 M. Artinya, ada kemungkinan terjadinya perbedaan Hari Raya Idul Fitri 2023.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menjelaskan, kegiatan rukyatul hilal (pengamatan hilal) dilaksanakan pada 20 April 2023 atau bertepatan dengan 29 Ramadhan 1444 H.

Berdasarkan perhitungan ilmu astronomi, posisi hilal pada hari itu berada di ketinggian antara 1 sampai dengan 2 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi di bawah 3 derajat.

Baca juga: Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Posisi tersebut masih jauh di bawah kriteria baru visibilitas (imkan) rukyah menurut Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yaitu ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

"Berdasarkan posisi hilal tersebut akan dimungkinkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal Syawal 1444 H karena pada hari itu hilal kemungkinan besar belum dapat dilihat," kata Adib saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/4/2023).

Meski demikian, Adib menyampaikan penentuan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tetap menunggu hasil rukyatul hilal dan keputusan dalam sidang isbat.

Baca juga: Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat 20 April, Tentukan Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Adapun dalam pelaksanaan sidang isbat (penentuan) awal Syawal 1444 H, Kementerian Agama (Kemenag) akan bekerja sama dengan segenap ormas islam dan lembaga terkait. Pemantauan hilal dilakukan di 123 lokasi di seluruh wilayah NKRI.

"Kendati demikian tetap menunggu hasil rukyatul hilal dan keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama bersama para pimpinan ormas Islam dan lembaga terkait," ucap Adib.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat tetap saling menghargai bila terjadi perbedaan penentuan awal Syawal 1444 H.

"Untuk menyikapi adanya perbedaan tersebut, umat Islam agar tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Karena perbedaan dalam persoalan firu'iyah adalah rahmah," jelas Adib.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) bakal menggelar sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 20 April 2023.

Baca juga: Dimulai, Pemantauan Hilal di Kantor Kanwil Kemenag DKI Digelar Selama 35 Menit

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, dalam kalender hijriyah, tanggal 20 April 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1444 H.

"(Sidang) isbat (penetapan 1 Syawal 1444 H) itu tanggal 20 April hari Kamis tanggal 29 Ramadhan," kata Kamaruddin saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Nantinya dalam sidang isbat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) islam untuk menentukan 1 Syawal.

Lebih lanjut ia meminta masyarakat menghargai bila ada beberapa pihak yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 H berbeda.

Baca juga: BAZNAS Targetkan Penerimaan Zakat Rp 301 Miliar di Bulan Ramadhan, Sudah Capai 84 Persen

"Jadi kita masih menunggu hasil sidang isbat. Kita tahu di Indonesia ini kan, ya itu lah Indonesia itu demokratis banget. Pemerintah memutuskan Lebaran besok, tapi ada (beberapa pihak) Lebaran besoknya lagi atau belum mengikuti pemerintah, enggak ada masalah," tutur dia.

Adapun diberitakan sebelumnya, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah atau awal dimulainya ibadah puasa Ramadhan jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023, dan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Keputusan itu dinyatakan sesuai dengan hisab awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com