Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewas KPK Jamin Independen Tangani Dugaan Pelanggaran Etik Firli

Kompas.com - 11/04/2023, 18:56 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menjamin pihaknya bakal bersikap independen dalam menangani aduan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri.

Hal ini merespons keraguan sejumlah mantan pimpinan KPK terhadap Dewas dapat bertindak obyektif dalam penanganan dugaan pelanggaran etik Firli. Adapun Firli dilaporkan atas beberapa dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah pihak dalam dua pekan terakhir.

“Oh, independen. Kenapa tidak?” ujar Tumpak saat ditemui awak media di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: Firli Bahuri Dinilai Layak Jadi Tersangka jika Terbukti Bocorkan Dokumen KPK di ESDM

Tumpak mengatakan, Dewas sudah pernah menyidangkan Firli atas dugaan pelanggaran etik.

Ia pun menepis anggapan bahwa dirinya akan bersikap tidak independen dalam penanganan ini. Tumpak mengatakan, dirinya tidak memiliki beban dalam menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.

“Kamu sanksi sama Pak Panggabean ini? Saya tidak punya beban lho. Biar tahu,” tegas Tumpak.

“Enggak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Firli ke Dewas atas sejumlah dugaan pelanggaran etik.

Salah satunya mengenai kebocoran dugaan dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun pimpinan KPK yang melaporkan Firli itu, antara lain Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad, Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto, dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang.

Baca juga: Massa Demo Firli Lepas Tikus dan Lempar Telur ke Gedung KPK

Kemudian, mantan penasihat KPK Abdullah Humahea dan Budi Santoso, eks penyidik KPK Novel Baswedan, dan sejumlah pegawai KPK yang dipecat.

Saut menyatakan, pihaknya pesimistis Dewas akan menindak tegas dugaan pelanggaran etik dan pidana Firli.

Menurutnya, Dewas sudah menunjukkan sikap menyerah meskipun belum mulai memeriksa Firli.

“Belum apa-apa dia sudah menyerah, dia tidak punya wewenang,” ujar Saut di kantor Dewas, Senin (10/4/2023).

“Tadi isinya justifikasi semua, malah kita dimarah-marahin gitu,” tuturnya.

Selain dilaporkan Saut dan teman-temannya, Firli juga dilaporkan ke Dewas oleh Brigjen Endar Priantoro karena memberhentikan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowotelah memperpanjang amsa penugasannya di KPK.

Selain itu, Endar juga melaporkan dugaan kebocoran dokumen yang diduga dilakukan Firli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com