Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/01/2023, 16:34 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah atau awal dimulainya ibadah puasa Ramadhan jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023, dan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Keputusan itu dinyatakan sesuai dengan hisab awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Umur Bulan Syakban 1444 H 30 hari dan tanggal 1 Ramadhan 1444 H jtuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M," demikian bunyi dokumen hasil hisab yang telah dibenarkan oleh Sekretaris Umum PP Abdul Mu'ti, seperti dikutip Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Dokumen itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Oman Fathurohman dan Sekretaris Mohammad Mas'udi.

Dengan keputusan itu, warga Muhammadiyah dan akan menjalankan puasa Ramadhan mulai 23 Maret 2023 dan mendirikan salat tarawih pertama pada sehari sebelumnya, Rabu, 22 Maret 2023.

Berdasarkan hasil hisab tersebut, Muhammadiyah juga menetapkan 1 Zulhijah akan jatuh pada Senin, 19 Juni 2023.

Dengan demikian, Hari Arafah atau 9 Zulhijah 1444 H akan jatuh pada Selasa, 27 Juni 2023.

Baca juga: Bolehkah Menggabungkan Puasa Rajab dengan Utang Puasa Ramadhan? Ini Penjelasan MUI

Selain itu, menurut perhitungan Muhammadiyah, Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Sementara itu, pemerintah dan Nahdlatul Ulama belum menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadhan 1444 karena menggunakan metode penghitungan yang berbeda dari Muhammadiyah.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Diamanty Meiliana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com