Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Jadwalkan Pertemuan dengan Gerindra Setelah Lebaran

Kompas.com - 10/04/2023, 19:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, pihaknya menjadwalkan  mengadakan pertemuan khusus antara partainya dengan Partai Gerindra selepas Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan soal kemungkinan kedua pimpinan partai bertemu untuk membahas pembentukan koalisi besar.

"Tentunya kalau buka puasa bersama kan kelihatannya enggak pas karena ada arahan dari pemerintah, mungkin kita tunggu halalbihalal, tunggu lah H+7 setelah Idul Fitri," kata Lodewijk di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Pendukung Gerindra Dukung Prabowo Jadi Capres, Sebagian Pilih Anies

Lodewijk pun menilai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah sering berkomunikasi, meski kedua partai belum mengadakan pertemuan resmi. Sebab, Airlangga dan Prabowo sama-sama duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, kata Lodewijk, Airlangga dan Prabowo juga sama-sama hadir dalam acara silaturahmi Ramadhan yang dihadiri oleh partai politik pendukung pemerintah minus PDI Perjuangan dan partai Nasdem pada dua pekan lalu.

"Beliau berdua itu kan sama-sama di kabinet, mungkin sering banget ngobrol tanpa, ini kan ada pertemuan ini kelaitan simbolis dan ramai, padahal mereka sering banget," ujar dia.

Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi sebuah koalisi besar.

Baca juga: Sandiaga Pamit Keluar dari Gerindra, Prabowo Minta Dipikirkan Lagi

Wacana ini mengemuka setelah ketua umum kelima partai politik di atas bertemu dalam acara silaturahmi Ramadhan di kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023) lalu.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo.

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR.

Namun demikian, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” ujar Prabowo.

Baca juga: Gerindra Anggap Prabowo Sosok Pemimpin yang Mampu Menengahi Semua Pihak

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata kepala negara kepada awak media.

Setelah pertemuan tersebut, Partai Golkar dan Partai Gerindra rutin menerima kunjungan dari partai-partai politik pendukung pemerintah.

Partai Gerindra sudah dikunjungi oleh Partai Perindo, Partai Bulan Bintang, PAN, dan PKB.

Sementara itu, Partai Golkar dikunjungi oleh Partai Perindo pada hari ini, Senin 10 April.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com