Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Elektabilitas PDI-P Menurun meski Tetap Teratas, Gerindra dan PKS Menguat

Kompas.com - 09/04/2023, 17:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat elektabilitas partai politik teratas masih diduduki oleh PDI-P dengan 17,7 persen pemilih dari responden survei.

Meski demikian, PDI-P mengalami penurunan elektabilitas jika dibandingkan survei periode sebelumnya.

"Kalau kita lihat trennya, maka umumnya partai partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir dari Juli 2022 sampai April 2023," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam rilis survei secara daring, Minggu (9/4/2023).

"PDI-P misalnya pada Januari 2023 di survei LSI masih 22 persen turun menjadi sekitar 19 persen pada Februari, turun lagi jadi 17,7 persen pada April," sambung dia.

Baca juga: Survei LSI: Publik Percaya Isu Tolak Israel Alasan Utama Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Sementara itu, di posisi dua elektabilitas partai politik diisi oleh Partai Gerindra dengan 12,8 persen.

Posisi tiga ada Partai Golkar dengan total suara responden 7,8 persen.

Posisi empat diduduki oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan elektabilitas sebesar 7,6 persen.

Kemudian, ada Partai Demokrat di posisi lima dengan elektabilitas 5,4 persen. Posisi enam ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,4 persen.

Lalu, posisi tujuh ada Partai Nasdem 4,1 persen. Selanjutnya, Partai Perindo 3,1 persen. Sementara partai politik lainnya memiliki elektabilitas di bawah 2 persen.

Baca juga: Survei LSI: 71,3 Persen Responden Tak Persoalkan Israel Tanding di Indonesia dalam Piala Dunia U-20

"PKS dibandingkan Februari 2023 sama dengan Gerindra, cenderung mengalami sedikit perbaikan," ujar Djayadi.

Berikut hasil survei LSI terkini mengenai elektabilitas parpol:

1. PDI-P: 17,7 persen

2. Gerindra: 12,8 persen

3. Golkar: 7,8 persen

4. PKS: 7,6 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com