Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah: PDI-P Agendakan Kerja Sama Politik untuk Bangun Bangsa dan Negara

Kompas.com - 08/04/2023, 21:32 WIB
Inang Sh ,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri merumuskan bentuk kerja sama politik kepada partai politik (parpol) di Indonesia.

Menurutnya, kerja sama politik tersebut adalah niat serius PDI-P dalam membangun bangsa dan negara. 

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan visi jangka panjang yang sama dan bisa diterjemahkan pada misi lima tahun ke depan.

Setelah itu, kerja sama politik baru berbicara terkait Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. 

“Dengan alur kerja sama politik seperti itu, kami yakin bonding-nya (akan) lebih kuat. (Artinya, kerja sama politik) bukan semata-mata (kepentingan) bagi bagi kursi kekuasaan di dalam kabinet kelak,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).

Baca juga: Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024

Untuk mewujudkannya, Said menjelaskan bahwa PDI-P tengah mengagendakan silaturahmi politik ke partai-partai lain. Kunjungan dilakukan dan dipimpin oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. 

“Kami akan tawarkan kerangka strategis terkait kerja sama politik secara serius. Kami yakin, tawaran ini akan disambut partai-partai dengan antusias,” katanya. 

Adapun kerangka kerja sama politik tersebut, jelas Said, juga tidak membeda-bedakan kelompok koalisi, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur (Jatim) itu pun mengajak semua parpol menyambut rencana kerja sama politik yang ditawarkan oleh PDI-P.

Tantangan berbeda tiap periode

Lebih lanjut terkait kerja sama politik, Said menjelaskan bahwa setiap periode pemimpin mempunyai tantangan berbeda. Hal yang sama berlaku bagi capres yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Syarat Capres Partainya Tak Berkaitan dengan Koalisi

“Oleh sebab itu, kerangka pikir kerja sama politiknya harus merujuk pada asumsi-asumsi dari tantangan tersebut. Kemudian, kerangka itu dituangkan dalam kebulatan tekad bekerja sama dengan tujuan menjalankan visi strategis" ujarnya.

Said menyebutkan, PDI-P tidak ingin kerja sama politik yang dijalin hanya bertumpu pada kandidat yang akan diusung. 

“Kalau seperti itu pintu masuknya, maka kerja sama pasti rapuh dan akan rentan konflik di tengah jalan. Kami juga tidak mau masuk dalam arena framing koalisi besar versus PDI-P,” tegasnya. 

Said menegaskan, framing seperti itu tidak elok dan akan membuat suasana politik nasional terkesan baperan.

“Kami juga menyayangkan narasi yang membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI-P. Saat ini ini memang tahun politik, segala cara bisa ditempuh untuk menghancurkan PDI-P yang selama ini memuncaki elektabilitas tinggi versi hasil survei,” terangnya. 

Baca juga: Beri Arahan ke Kader PDI-P, Megawati: Tak Boleh Tenang-tenang, Harus Bergerak

Lebih lanjut, Said mengingatkan semua pihak bahwa Jokowi menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta karena andil Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputeri.

“Pak Jokowi menjadi capres dua periode juga karena dukungan penuh Ibu Ketum. Salah besar jika membuat narasi Presiden Jokowi ‘menantang’ Ibu Ketum dan PDI-P saat beliau akan mengakhiri jabatan kepresidenannya,” tukasnya. 

Said pun menegaskan bahwa pihaknya akan membuktikan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Megawati sangat erat. 

Bonding keduanya adalah bonding ideologis yang tidak akan mudah retak. Pak Jokowi tidak akan pedot oyot,” katanya.

Said menambahkan, Puan Maharani selaku pengurus DPP PDI-P juga akan memimpin safari politik untuk membuat kerja sama politik yang diupayakan berjalan konkret.

Baca juga: Sama seperti PDI-P, Muhammadiyah Juga Dukung Sistem Pemilu Diubah

“Kami yakin, parpol akan membuka pintu atas kerja sama politik ini. Semakin banyak yang terlibat, tentu semakin baik. Sebab, membangun Indonesia yang sedemikian besar ini butuh gotong royong,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com