Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Koalisi Besar KIB dan KIR, Strategi "Pengepungan" PDI-P buat Pilpres 2024?

Kompas.com - 07/04/2023, 11:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, mencuatnya wacana koalisi besar merupakan strategi sejumlah partai politik untuk "mengepung" PDI Perjuangan.

Lewat wacana ini, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai tengah berupaya membujuk PDI-P agar bergabung bersama mereka membentuk koalisi baru.

Adapun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Wacana koalisi besar merupakan strategi politik untuk 'mengepung' PDI-P agar bersedia menyerahkan golden ticket-nya kepada arus besar partai-partai pemerintah ini," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Siap Jadi Tuan Rumah, PDI-P Sebut Puan Bakal Undang 5 Parpol Penggagas Koalisi Besar

Umam menduga, koalisi besar cenderung ingin mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Upaya tersebut tampaknya didukung oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan semakin sering melempar sinyal dukungan ke Menteri Pertahanan itu.

Sementara, PDI-P diharapkan bersedia menempatkan kadernya di kursi calon wakil presiden (cawapres).

Kendati demikian, menurut Umam, baik KIR maupun KIB sadar bahwa keinginan itu sulit diterima PDI-P.

Baca juga: PDI-P: Puan Intensif Bicara dengan Para Ketum Parpol agar Gagasan Koalisi Besar Ditindaklanjuti

Oleh karenanya, mereka mewacanakan pembentukan koalisi besar dengan maksud mempersempit langkah partai banteng, sehingga tak ada pilihan selain PDI-P bergabung.

"PDI-P tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia berpuas diri menempati posisi nomor sebagai posisi cawapres," ujar Umam.

Namun, sebagaimana telah terprediksi, kata Umam, PDI-P enggan didikte oleh agenda koalisi besar tersebut. Partai banteng dinilai sengaja membatasi ruang negosiasinya dengan partai-partai yang mewacanakan koalisi besar.

Ini tercermin dari tidak hadirnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan Ketua Umum Gerindra, Ketum Golkar, Ketum PKB, Ketum PAN, dan Ketum PPP bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang elektabilitasnya paling besar, PDI-P diyakini enggan jika kadernya hanya ditempatkan di kursi calon RI-2.

"Karena PDI-P memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," kata Umam.

Umam pun menilai, langkah ini mencerminkan keteguhan sikap PDI-P yang tidak mudah tergiur bergabung bersama partai-partai yang hendak mendompleng kekuatan mesin politiknya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com