Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Impor 2 Juta Ton Beras untuk Antisipasi El Nino

Kompas.com - 06/04/2023, 13:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, kebijakan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras dilakukan demi memenuhi cadangan beras nasional.

Ia menuturkan, stok cadangan beras harus dijaga karena Indonesia akan menghadapi el nino atau musim kering panjang yang berdampak pada produksi beras dalam negeri.

"(Impor) itu untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya el nino, kering panjang, sehingga Bulog dan Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya," kata Jokowi seusai menanam padi di Tuban, Kamis (6/4/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Mendag: Kalau Mau Murah, Beli Beras Bulog

Ia mengingatkan, impor ini dilakukan supaya Indonesia tidak perlu kebingungan untuk mengimpor beras dari luar negeri ketika sudah memasuki musim kering panjang kelak.

"Ini yang kita hindari karena el nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara (lain) itu juga terjadi," kata Jokowi.

Sebelumnya, ada kabar pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal itu diketahui setelah adanya Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo yang menugaskan Perum Bulog untuk segera mengimpor beras sebanyak 500.000 ton.

Baca juga: Khofifah Minta Pemkab Nganjuk Upayakan Ketersediaan Beras Medium

Dalam surat itu dituliskan, Bapanas menyatakan, penugasan impor beras kepada Bulog merupakan hasil rapat Bapanas dengan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2023 dengan topik "Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H".

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton oertama dilaksanakan secepatnya," tulis Arief dalam suratnya.

Arief juga meminta Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal membenarkan surat tersebut.

Baca juga: HET Beras Dinilai Belum Efektif Atasi Fluktuasi Harga

Dia bilang, pihaknya sudah menerima surat penugasan untuk pengadaan beras dari luar negeri. "Benar, sudah ada penugasan dari Bapanas," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com