Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Berharap Muhammadiyah Ikut Sosialisasikan Tahapan Pemilu

Kompas.com - 05/04/2023, 21:18 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap agar Organisasi Masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah bisa ikut mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

"Komunikasi dan silaturahmi dan permohonan kerjasama Bawaslu dan Muhammadiyah untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan juga membantu penyelenggaraan pemilu di Indonesia," ujar Bagja.

"Kami harapkan Muhammadiyah bisa mensosialisasikan tentang tahapan pemilu yang sedang berjalan, khususnya kepada warga muhammadiyah baik di kota dan desa dan sarana pendidikan Muhammadiyah," katanya lagi.

Baca juga: KPU Minta Bawaslu Berikan Data Rinci 6,4 Juta Pemilih Bermasalah Saat Coklit

Menurut Bagja, Muhammadiyah bisa sangat membantu Bawaslu untuk suksesi pesta demokrasi 2024 mendatang.

Selain itu, Bagja mengatakan, masukan yang diungkapkan Haedar Nashir kepada Bawaslu salah satunya adalah politik keadaban dan etika dalam Pemilu nanti.

"Mengenai keadaban, etik, dan juga pola pencegahan dan pak Haedar meminta bawaslu bertindak secara tegas dalam fungsi penindakannya agar telihat kewenangan Bawaslu itu dirasakan oleh masyarakat dan juga keadilan pemilu bisa ditegakkan," ujar Bagja.

Bagja juga menyebut, Haedar meminta Bawaslu agar memperhatikan etika dan moral dalam penegakan hukum Pemilu.

Baca juga: Bawaslu: Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Pidana Pemilu

Hal tersebut dinilai penting, agar penyelenggaraan Pemilu bisa berkualitas dan memberikan manfaat untuk Indonesia ke depan.

"Dan juga Bawaslu harus mengawasi seluruh aspek dalam kehidupan, misalnya penggunaan fasilitas pemerintah, kemudian penggunaan sarana pendidikan pada kampanye yang tidak pada tempatnya," kata Bagja.

Setelah bertemu Ketum PP Muhammadiyah, Bagja menyebut Bawaslu telah bertemu pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan hal yang sama.

"Mungkin (selanjutnya) ke PGI (Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia), dan teman-teman yang ada di lintas iman. Dan besok kami ke Mabes TNI untuk memastikan netralitas TNI dan Polri dalam pemilu tahun ini," ujar Bagja.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kader PDI-P Bagi-bagi Amplop di Masjid

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com