Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Persoalkan Jokowi yang Kerap "Endorse" Capres, PDI-P: Itu Seninya Jadi Presiden

Kompas.com - 05/04/2023, 20:47 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tak ambil pusing soal sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap kerap memberikan dukungan atau endorse pada figur calon presiden (capres).

Menurut dia, hal itu lumrah dilakukan oleh seorang presiden di tahun politik.

“Ya itu seninya jadi presiden. Maka banyak yang ingin jadi presiden,” kata Hasto dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (5/4/2023).


Ia mengungkapkan, hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Jokowi selalu erat. Keduanya memiliki kepercayaan satu sama lain.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-endorse Jokowi

Sebab, kata Hasto, Mega adalah figur yang mempersiapkan dan memilih Jokowi untuk menjadi presiden.

“Yang banyak (orang) enggak tahu Pak Jokowi sama Bu Mega ini kan hubungannya sudah batin. Hubungannya sudah seperti ibu, dan anak. Sehingga bisa saling membaca dalam bahasa batin ini,” ujar dia.

Ia pun mengungkapkan, PDI-P tak mempermasalahkan jika Jokowi memiliki perbedaan pandangan terkait suatu persoalan.

Sebab, Jokowi merupakan seorang presiden yang harus mengurus kepentingan semua warga negara.

Ia mencontohkan perbedaan sikap antara Jokowi dan PDI-P terkait polemik keikutsertaan Timnas Sepak Bola Israel pada Piala Dunia U-20.

Kala itu, PDI-P menolak kedatangan Israel, sedangkan Jokowi tak mempersoalkannya.

Ia menilai, urusan politik dan sepak bola harus dipisahkan.

“Misalnya pada U-20 ini, Beliau (Jokowi) sudah berkirim surat memberikan jaminan pada FIFA. Surat itu (dikirim) ketika belum ada Israel ikut,” ujar dia.

“Maka, kita bisa memaklumi sikap Presiden Jokowi, memang harus seperti itu,” ujar Hasto.

Baca juga: Manuver Tak Pantas Kepala BIN Endorse Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Adapun Jokowi berulang kali menunjukkan mendukung figur tertentu untuk menjadi capres, misalnya saja Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Ia pun tak keberatan dengan wacana pembentukan koalisi besar yang bakal melibatkan sejumlah parpol di koalisi pemerintah.

Namun, Jokowi enggan ikut campur dan menyerahkan semua keputusan pada pimpinan parpol masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com