Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2023, 15:51 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjabarkan hasil analisis pada intensi memilih Prabowo sebagai calon Presiden (capres) dan efek dari endorsement Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam paparannya, Burhanuddin menyebut elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden akhir-akhir ini mengalami kenaikan, imbas dari endorsement Jokowi. Padahal, tingkat elektabilitas Prabowo sebelum di-endorse Jokowi cenderung menurun.

Bentuk-bentuk endorsement yang dimaksud, menurut Burhanuddin, ialah saat Jokowi menyebutkan tahun 2024 merupakan jatah Prabowo sebagai presiden dan Prabowo seringkali terlihat bersama dengan Jokowi.

"Terus terang kita agak jarang mendapati pola elektabilitas atau dukungan yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat. Ini kan elektabilitas Pak Prabowo setahun terkahir kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir," katanya pada paparan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru", Minggu, (26/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Ia lantas menampilkan perbandingan hasil analisis survei pendukung Prabowo dan Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Menurut analisis tersebut, pada kalangan pemilih Jokowi sebagai capres 2019, dukungan terhadap Prabowo menjadi capres di pilpres 2024 meningkat sekitar 2 persen, dari 17 persen ke 19 persen.

Padahal, jika Prabowo tidak mendapatkan endorsement dari Jokowi, elektabilitas Prabowo akan terus menurun.

"Jadi kalau enggak ada endorse Jokowi tinggal nunggu waktu, habis (dukungannya). Jika kita bandingkan sebelum ada endorsement dan setelah ada endorsement itu kenaikannya 2 persen, efeknya cukup besar," terangnya.

Sementara itu, Burhanuddin juga memperlihatkan grafik elektabilitas Prabowo sebagai capres 2024 pada pendukungnya sendiri. Berdasarkan grafik tersebut, elektabilitas pendukung Prabowo menurun drastis sebelum ia mendapatkan endorsement dari Jokowi.

Baca juga: Soal Kemesraan Jokowi dan Prabowo-Ganjar, Ngabalin: Presiden Tak Endorse Siapa-siapa

"Untuk pemilih Prabowo 2019 itu efeknya gak jelas. Yang memilih Pak Prabowo (pada tahun) 2019 itu udah pada lari, bahkan sebelum Anies dicapreskan oleh Nasdem sebagai capres di bulan Oktober," tuturnya.

Mereka yang meninggalkan dukungan terhadap Prabowo, kata Burhanuddin, terutama ialah basis islamis.

Apalagi, setelah Prabowo tergabung dengan kursi pemerintahan.

"Makanya ketika Jokowi endorse Prabowo, efek terhadap pendukung Prabowo itu kecil karena pendukung Prabowo sendiri sudah lari, terutama setelah Prabowo tergabung dengan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Budi Gunawan Endorse Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Kepala BIN Tahu Banyak Elite Akan Dukung, Termasuk Megawati

Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari 2023 dan 12-18 Maret 2023.

Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, di bulan Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com