Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut KIB-KIR Cocok Bersatu, Golkar: Presiden Bilang Cocok, Ya Cocok Lah

Kompas.com - 04/04/2023, 03:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyinggung pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) cocok apabila bersatu.

Doli mengatakan, Golkar menyambut baik dan bersyukur akan pendapat Jokowi tersebut.

"Ya kalau Pak Presiden saja bilang cocok, masa kita bilang enggak cocok? Kan gitu. Kalau Pak Jokowi bilang cocok, ya cocok lah kita, alhamdulillah," ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Doli mengungkapkan, setiap partai politik pasti ingin meraih kemenangan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi Minta Tak Dikaitkan dengan Pilpres dan Koalisi, Pengamat: Omong Kosong...

Oleh karena itu, untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024, mereka membutuhkan energi yang cukup besar.

"Nah energi itu adalah bagaimana kalau sebanyak mungkin kita bisa membangun koalisi dengan partai-partai lain. Apalagi dalam pilpres itu, dalam UU itu diatur bahwa pencalonan capres dan cawapres itu oleh parpol atau gabungan parpol," katanya.

Doli mengatakan, apabila ada banyak partai di dalam suatu koalisi, maka peluang menangnya jadi semakin besar.

Menurutnya, sebuah pemerintahan juga bisa memiliki kesamaan visi dan platform jika sudah membentuk koalisi besar sejak awal, sehingga pemerintahan bisa berjalan stabil.

Baca juga: KIB dan KIR Disebut Cocok Bersatu Jadi Koalisi Besar, PPP: Bisa Saja

Maka dari itu, kata Doli, pertemuan antara KIB dan koalisi KIR tidak cukup hanya satu kali saja.

"Koalisi ini kalau terbentuk ya tadi, platformnya apa. Kami tadi KIB sudah punya platform sendiri. Tentu KKIR juga begitu, bagaimana ini menyamakan frekuensi dulu. Kemudian nanti baru bicara, toh juga sama kan yang ditunggu-tunggu soal capres dan cawapresnya," ujar Doli.

Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung melontarkan kata cocok seandainya KIB dan koalisi KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

Adapun KIB merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Jika KIB dan KIR Digabung, Jokowi: Cocok tapi Terserah Ketua Partainya

Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan koalisi KIR.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.

Adapun acara silaturahmi yang diprakarsai PAN itu dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah.

Kemudian, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto; Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono; dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Prabowo Sebut KIB dan KIR Satu Frekuensi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com