Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Kompas.com - 01/04/2023, 10:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir dua bulan sudah pilot Susi Air Philip Mark Merthens (37) disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua, 7 Februari 2023.

Kelompok tersebut juga membakar pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Sejak saat itu, tim gabungan TNI-Polri terus berupaya melakukan pencarian untuk menyelamatkan Kapten Philip.

Pendekatan lunak

Sejak penyanderaan, tim gabungan melakukan upaya pendekatan lunak atau soft approach yang melibatkan masayarakat adat setempat guna memulangkan Kapten Philip.

Baca juga: Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Lenis Kogoya Minta Kelompok Egianus Hentikan Kekerasan di Papua

Selain itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan otoritas Selandia Baru terkait penyelamatan warga negaranya itu.

Kepala Divisi Humas Polri yang saat itu dijabat Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, soft approach dilakukan melalui komunikasi antara pihak Satgas Damai Cartenz, Polda Papua kepada pihak KKB yang melakukan penyanderaan terhadap Philip.

“Apalagi kapolda adalah warga asli sana, Papua. Jadi pendekatan-pendekatan secara kearifan lokal saya rasa kapolda teknis bisa melaksanakan itu. Harapan semua itu, agar secepatnya pilot Susi Air bisa dikembalikan atau bisa kita terima dengan selamat,” kata Dedi di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Meski begitu, aparat penegak hukum juga mempersiapkan pendekatan hukum di bawah kendali langsung oleh Kapolda Papua.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kisdiyanto menyebutkan bahwa operasi pembebasan pilot Susi Air akan memakan waktu yang lama.

Ia menekankan, pemerintah dan warga setempat terus melakukan negosiasi dengan kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya.

“Ya memang kalau negosiasi tidak akan sebentar, pasti butuh waktu yang panjang. Dan kita semua harus sabar, karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan. Meskipun satu orang, itu adalah nyawa manusia,” ujar Kisdiyanto kepada awak media di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Yang Paling Penting Kehati-hatian...

Selandia Baru tawarkan bantuan

Menurut Kisdiyanto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah berkomunikasi dengan Duta Besar Selandia Baru Y.M Kevin Burnett.

Dalam pembicaraan itu, Selandia Baru juga menawarkan bantuan ke Panglima TNI.

“(Selandia Baru) sudah menawarkan untuk membantu. Namun Bapak Panglima menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan ini,” kata Kisdiyanto.


Ia mengatakan, TNI-Polri sebenarnya bisa saja mengeksekusi KKB pimpinan Egianus Kogoya. Namun, eksekusi itu harus berdasarkan perintah dari negara.

Aparat TNI-Polri, kata dia, telah mengetahui titik-titik yang diprediksi menjadi tempat KKB membawa pilot Philips apabila ingin mengeksekusi.

Namun, menurut dia, operasi yang dilakukan saat ini adalah operasi yang mengedepankan agar sandera dipulangkan secara selamat.

“Sebenarnya TNI kalau sudah ada perintah dari negara, pemerintah, untuk segera mengeksekusi, kami akan laksanakan,” kata Kisdiyanto.

Perintah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan atensi terhadap proses penyelamatan pilot Susi Air itu.

Jokowi memastikan pemerintah terus memantau perkembangan kasus yang awalnya terjadi di Distrik Paro, Kabupaten Nduga itu.

"Tadi malam kita rapat internal, salah satunya membahas itu," kata Presiden usai meresmikan Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Kapuspen TNI: Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Panjang meski Satu Orang

Jokowi juga mengingatkan, kasus tersebut tidak boleh ditangani secara terburu-buru karena hal itu menyangkut nyawa manusia.

"Yang paling penting dengan kehati-hatian agar keselamatan jadi yang utama," kata Presiden.

Foto terbaru Pilot Susi Air Philip Mark Merthens (jaket hitam) yang sedang disanderaa KKB pimpinan Egianus KogoyaDok Pribadi Sebby Sambom Foto terbaru Pilot Susi Air Philip Mark Merthens (jaket hitam) yang sedang disanderaa KKB pimpinan Egianus Kogoya

Ada 15 tersangka

Hingga saat ini, polisi menetapkan 15 tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Papua Kombes Faizal Ramadhani menyampaikan, gelar perkara kasus tersebut telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nduga dan kemudian dilimpahkan ke Polda Papua.

"Hasil gelar perkara yang beberapa hari lalu kita lakukan, kita sudah memasukkan 15 orang dalam daftar pencarian orang (DPO) dan sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar dia di Mimika, Senin (27/3/2023).

Faizal menyebut, penetapaan tersangka tersebut dilakukan atas dasar bukti dan keterangan para saksi.

Baca juga: KKB Titipkan Surat ke Pilot Susi Air yang Mendarat di Jila Mimika

Salah satu bukti yang digunakan adalah video pembakaran pesawat yang disebarkan oleh Sebby Sambom yang mengaku sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Namun, polisi masih belum menyebutkan secara rinci identitas para tersangka. Ia hanya menyebutkan nama Egianus Kogoya.

Sementara itu, Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti pun menyampaikan harapannya terkait kejadian penyanderaan Kapten Philip.

Susi berharap pilot maskapai penerbangannya dapat dibebaskan tanpa syarat.

"Kami tetap berharap dan berdoa pilot kita bahwa akhirnya pilot kita kapten Philips Mark bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa," kata Susi dalam konferensi pers di SA Residence, Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023).

Dalam kesempatan berbeda, belakangan ini Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya juga merespons kasus penyanderaan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens di Papua yang melibatkan kelompok Egianus Kogoya.

Lenis mengimbau pemimpin kelompok Egianus Kogoya untuk menghentikan aksi kekerasan dan pembunuhan di Papua. Hal ini disampaikan Lenis Kogoya saat

"Lebih baik Egianus dan masyarakat Papua tidak usah bunuh-bunuhan, mari kita bangun karena sudah dikasih provinsi. Dari satu provinsi, dua provinsi, sekarang 6 provinsi, ngapain kita berantem bunuh-bunuh orang terus?" kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Soal Video Pilot Susi Air, Kapolda Papua: Apa yang Disampaikan Pilot Itu Bagian dari Jualan Politik KKB

Menurut Lenis, ia memiliki visi yang sama dengan kelompok Egianus, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Namun, menurut Lenis kelompok Egianus ingin memerdekakan Papua dengan melepaskan diri dari Indonesia.

Sementara itu, ia ingin memerdekakan Papua lewat jalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com