Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: "Soft Approach" Penyelamatan Pilot Susi Air Terus Diupayakan, Kendalanya Sinyal

Kompas.com - 03/03/2023, 11:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan upaya pendekatan lunak atau soft approach untuk menyelamatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens (37) yang hingga saat ini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Egianus Kogoya.

Adapun penyanderaan Kapten Philip telah terjadi sejak dugaan pembakaran pesawat pilatus milik Susi Air di Lapangan Terbang Paro yang dilakukan KKB pada Selasa (7/2/2023) pagi.

"Jadi itu, meskipun sudah 3 minggu (pilot Susi Air disandera) tapi upaya soft approch artinya bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan KKB itu yang masih diutamakan dulu dan yang paling utama adalah keselamatan pilot menjadi faktor penentu," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfitmasi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air Disarankan Gandeng Mediator Asing

Menurutnya, upaya komunikasi dengan KKB terus dilakukan dari pemerintah daerah setempat serta tokoh adat setempat.

Dedi menyebutkan, kendala utama yang menyebabkan komunikasi lamban berjalan adalah kondisi sinyal yang buruk.

"Memang yang menjadi kendala utama krn di daerah Lanny Jaya itu signal itu kan susah, jadi kalau mau berhubungan (komunikasi) harus mencari titik tertentu yg bisa menjangkau komunikasi," ungkapnya.

Meski pilot Susi Air asal Selandia Baru itu masih disandera oleh KKB, namun kondisinya dipastikan baik.

Hal itu dipastikan dari komunikasi yang terus dilakukan dengan KKB.

"Kondisi terakhir dalam minggu ini dari pemda memastikan kondisi pilot dalam kondisi baik," ucap Dedi.

Baca juga: Pilot Susi Air Masih Disandera, Pembebasan Lewat Pendekatan Keamanan Diharap Jadi Pilihan Terakhir

Diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan pilot Susi Air terus dilakukan.

Dalam prosesnya, ada sejumlah kendala yang dijumpai oleh pemerintah di antaranya adanya intervensi dari pemerintah Selandia Baru yang meminta agar tidak ada kekerasan dalam proses penyelamatan Kapten Philip.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengungkapkan, aparat TNI dan Polri telah mengetahui titik koordinat lokasi pilot itu.

Namun, ketika aparat ingin bergerak, pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam operasi pembebasan itu.

"Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Februari 2023.

Baca juga: PKS Anggap KKB Papua Mulai Melemah karena Minta Tebusan untuk Bebaskan Pilot Susi Air

Setelah urung melancarkan operasi penyelamatan, Indonesia akhirnya memilih jalur negosiasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge.

Dalam negosiasi ini, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, Egianus Kogoya pernah menyampaikan permintaan uang dan senjata sebagai syarat pelepasan Philips.

Permintaan Egianus tersebut, kata Fakhiri, sulit untuk dipenuhi, terutama terkait senjata api dan amunisi.

Selain itu, kendala yang dihadapi aparat Indonesia adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya kerap berpindah-pindah. Bahkan, mereka berbaur dengan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com