Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kompas.com - 30/03/2023, 09:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) mengembangkan program Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.

Melalui kedua program tersebut, Kementerian KP berupaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KP.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), I Nyoman Radiarta mengatakan, pihaknya memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global.

Peran tersebut, kata dia, merupakan upaya BRSDM dalam mendukung program strategis Kementerian KP yang berlandaskan pada ekonomi biru.

"Sejalan dengan hal tersebut, BRSDM melaksanakan dua program terobosan. Pertama, yaitu VOGA dan kedua adalah pengembangan SFV," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Kementerian KP Rilis Capaian Pengembangan SDM, BRSDM Pegang Peranan Penting

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Kegiatan Terintegrasi Sekretariat BRSDM Triwulan I-2023, Rabu (29/3/2023).

Nyoman menyampaikan, VOGA sebagai program pertama dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh.

OII merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kementerian KP dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta.

“Pada Penerimaan Peserta Didik Kementerian KP Tahun Ajaran 2023/2024, yang akan dilaksanakan pada Sabtu (1/4/2023) sampai Selasa (30/5/2023), BRSDM memiliki beberapa komitmen,” imbuh Nyoman.

Adapun komitmen BRSDM, lanjut dia, yaitu memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan.

Baca juga: KKP Dapat Komitmen dari BRI untuk Penyaluran Kredit ke Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang dimaksud, di antaranya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam.

“Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama guna mendukung predikat Badan Layanan Umum (BLU) tersebut,” imbuh Nyoman.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, diberikan karena Politeknik KP Sidoarjo telah ditetapkan sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

Sementara itu, Nyoman menjelaskan, pengembangan SFV sebagai program kedua merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset barang milik negara (BMN) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19 dan Sistem E-Tilang, PNBP Denda Tilang Menyusut

Ia mengungkapkan, terdapat dua konsep pembangunan dalam program kedua, yakni SFV berbasis desa dan SFV berbasis unit pelaksana teknis (UPT).

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com