Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kompas.com - 30/03/2023, 09:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) mengembangkan program Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.

Melalui kedua program tersebut, Kementerian KP berupaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KP.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), I Nyoman Radiarta mengatakan, pihaknya memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global.

Peran tersebut, kata dia, merupakan upaya BRSDM dalam mendukung program strategis Kementerian KP yang berlandaskan pada ekonomi biru.

"Sejalan dengan hal tersebut, BRSDM melaksanakan dua program terobosan. Pertama, yaitu VOGA dan kedua adalah pengembangan SFV," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Kementerian KP Rilis Capaian Pengembangan SDM, BRSDM Pegang Peranan Penting

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Kegiatan Terintegrasi Sekretariat BRSDM Triwulan I-2023, Rabu (29/3/2023).

Nyoman menyampaikan, VOGA sebagai program pertama dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh.

OII merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kementerian KP dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta.

“Pada Penerimaan Peserta Didik Kementerian KP Tahun Ajaran 2023/2024, yang akan dilaksanakan pada Sabtu (1/4/2023) sampai Selasa (30/5/2023), BRSDM memiliki beberapa komitmen,” imbuh Nyoman.

Adapun komitmen BRSDM, lanjut dia, yaitu memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan.

Baca juga: KKP Dapat Komitmen dari BRI untuk Penyaluran Kredit ke Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang dimaksud, di antaranya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam.

“Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama guna mendukung predikat Badan Layanan Umum (BLU) tersebut,” imbuh Nyoman.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, diberikan karena Politeknik KP Sidoarjo telah ditetapkan sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

Sementara itu, Nyoman menjelaskan, pengembangan SFV sebagai program kedua merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset barang milik negara (BMN) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19 dan Sistem E-Tilang, PNBP Denda Tilang Menyusut

Ia mengungkapkan, terdapat dua konsep pembangunan dalam program kedua, yakni SFV berbasis desa dan SFV berbasis unit pelaksana teknis (UPT).

Halaman:


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com