Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir

Kompas.com - 28/03/2023, 17:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi politik nasional dinilai memburuk dalam 3,5 tahun terakhir. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Maret 2023 memperlihatkan, sentimen positif terhadap kondisi politik Indonesia mengalami penurunan.

Sebanyak 3,3 persen responden menilai kondisi politik sangat baik, 30,6 persen menilai baik, dan 35,5 persen menganggap sedang.

Kemudian, 17,4 persen responden berpendapat bahwa kondisi politik Tanah Air buruk, 2,1 persen menilai sangat buruk, dan 11,0 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Baca juga: Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi Naik, Kini Capai 75 Persen

"Warga yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik sekitar 34,0 persen, sementara yang menilai buruk atau sangat buruk 19,5 persen, dan ada 35,5 persen yang menilai sedang saja," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam tayangan YouTube SMRC TV, Senin (27/3/2023).

Meski terbilang sedang, SMRC mencatat, sentimen positif terhadap kondisi politik Indonesia terus mengalami penurunan. Jika ditarik mundur, pada September 2019, ada 41 persen responden yang menilai kondisi politik baik.

Indikator ini berada pada titik terendah pada survei September 2021 di mana hanya 26,8 persen yang menilai kondisi politik baik.

Tren positif mengenai kondisi politik sempat naik pada Agustus 2022 menjadi 37,1 persen, lalu kembali turun pada pada Desember 2022 menjadi 35 persen, dan terbaru 34,0 persen pada survei Maret 2023.

Baca juga: Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam 3,5 tahun terakhir. Dari September 2019 ke Maret 2023, yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik menurun dari 41 persen menjadi 34 persen," jelas Deni.

"Sebaliknya, yang menilai buruk atau sangat buruk naik dari 14,5 persen menjadi 19,5 persen," tuturnya.

Survei yang sama juga memetakan persepsi publik terhadap kondisi keamanan nasional. Hasilnya, 6,7 persen responden menilai kondisi keamanan sangat baik dan 45,1 persen responden menganggap baik.

Lalu, ada 32,6 persen responden yang menilai kondisi keamanan sedang, 11,1 persen responden menilai buruk, 1,4 persen menganggap sangat buruk. Sisanya, 3,1 persen responden tak menjawab atau tidak tahu.

"Warga yang menilai kondisi keamanan baik atau sangat baik sekitar 51,7 persen, yang menilai buruk atau sangat buruk 12,5 persen, dan ada 32,6 persen yang menilai sedang saja," kata Deni.

Sama seperti tren kondisi politik, sentimen positif terhadap kondisi keamanan nasional juga mengalami penurunan.

Pada Maret 2020, tren positif terhadap kondisi keamanan Indonesia mencapai titik tertinggi di mana 65,8 persen responden memberikan penilaian baik.

Setelahnya, sentimen positif terkait kondisi keamanan Tanah Air terbilang fluktuatif. Sempat turun menjadi 53,4 persen pada Oktober 2020, lalu naik lagi menjadi 63,6 persen pada Mei 2022.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com