Salin Artikel

Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi politik nasional dinilai memburuk dalam 3,5 tahun terakhir. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Maret 2023 memperlihatkan, sentimen positif terhadap kondisi politik Indonesia mengalami penurunan.

Sebanyak 3,3 persen responden menilai kondisi politik sangat baik, 30,6 persen menilai baik, dan 35,5 persen menganggap sedang.

Kemudian, 17,4 persen responden berpendapat bahwa kondisi politik Tanah Air buruk, 2,1 persen menilai sangat buruk, dan 11,0 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

"Warga yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik sekitar 34,0 persen, sementara yang menilai buruk atau sangat buruk 19,5 persen, dan ada 35,5 persen yang menilai sedang saja," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam tayangan YouTube SMRC TV, Senin (27/3/2023).

Meski terbilang sedang, SMRC mencatat, sentimen positif terhadap kondisi politik Indonesia terus mengalami penurunan. Jika ditarik mundur, pada September 2019, ada 41 persen responden yang menilai kondisi politik baik.

Indikator ini berada pada titik terendah pada survei September 2021 di mana hanya 26,8 persen yang menilai kondisi politik baik.

Tren positif mengenai kondisi politik sempat naik pada Agustus 2022 menjadi 37,1 persen, lalu kembali turun pada pada Desember 2022 menjadi 35 persen, dan terbaru 34,0 persen pada survei Maret 2023.

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam 3,5 tahun terakhir. Dari September 2019 ke Maret 2023, yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik menurun dari 41 persen menjadi 34 persen," jelas Deni.

"Sebaliknya, yang menilai buruk atau sangat buruk naik dari 14,5 persen menjadi 19,5 persen," tuturnya.

Survei yang sama juga memetakan persepsi publik terhadap kondisi keamanan nasional. Hasilnya, 6,7 persen responden menilai kondisi keamanan sangat baik dan 45,1 persen responden menganggap baik.

Lalu, ada 32,6 persen responden yang menilai kondisi keamanan sedang, 11,1 persen responden menilai buruk, 1,4 persen menganggap sangat buruk. Sisanya, 3,1 persen responden tak menjawab atau tidak tahu.

"Warga yang menilai kondisi keamanan baik atau sangat baik sekitar 51,7 persen, yang menilai buruk atau sangat buruk 12,5 persen, dan ada 32,6 persen yang menilai sedang saja," kata Deni.

Pada Maret 2020, tren positif terhadap kondisi keamanan Indonesia mencapai titik tertinggi di mana 65,8 persen responden memberikan penilaian baik.

Setelahnya, sentimen positif terkait kondisi keamanan Tanah Air terbilang fluktuatif. Sempat turun menjadi 53,4 persen pada Oktober 2020, lalu naik lagi menjadi 63,6 persen pada Mei 2022.

Setelahnya kembali turun pada Oktober 2022 menjadi 50,5 persen, naik lagi pada Desember 2022 menjadi 59,2 persen, dan turun lagi pada Maret 2023 menjadi 51,7 persen.

"Meskipun mayoritas publik menilai kondisi keamanan masih positif, namun dalam 3,5 tahun terakhir yang menilai baik atau sangat baik menurun dari 60,4 persen pada September 2019 menjadi 51,7 persen pada Maret 2023," terang Deni.

"Sementara yang menilai buruk atau sangat buruk naik dari 8,7 persen menjadi 12,5 persen pada periode yang sama," lanjutnya.

Adapun survei SMRC ini digelar pada 2-11 Maret 2023. Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak (stratified multistage random sampling).

Dengan metode wawancara secara tatap muka, margin of error survei ini sebesar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/28/17200011/survei-smrc--kondisi-politik-nasional-dinilai-memburuk-3-5-tahun-terakhir

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke