Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kantongi Nama Calon Kepala BNPT Pengganti Boy Rafli Amar

Kompas.com - 28/03/2023, 16:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pengganti Komjen Boy Rafli Amar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada wartawan

"Sudah ada namanya di saku Presiden," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: BNPT Tetap Cek Keamanan GBK hingga Penginapan Atlet Piala Dunia U-20 meski Ada Ancaman Batal Jadi Tuan Rumah

Boy Rafli Amar memasuki usia pensiun pada 25 Maret 2023. Boy lahir pada 25 Maret 1965.

Meski demikian, Mahfud tidak mengungkapkan siapa tokoh yang akan ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Boy Rafli Amar.

Mahfud meminta publik menunggu jadwal pelantikan Kepala BNPT dari Istana.

"Tunggu Istana sajalah nanti," kata dia.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar genap berusia 58 tahun pada 25 Maret ini. Usia 58 tahun merupakan masa pensiun bagi anggota Polri.

Saat ditanya wartawan mengenai informasi dirinya bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah pensiun, Boy menegaskan bahwa saat ini ia fokus ke pekerjaan di BNPT.

"Hari ini belum memutuskan. Saya masih fokus untuk pekerjaan BNPT dulu," ujar Boy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Boy mengakui bahwa dia sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik.

Baca juga: Memasuki Usia Pensiun Sebagai Anggota Polri, Boy Rafli Amar: Masih Fokus BNPT Dulu

Hanya saja, menurut dia, komunikasi mereka sebatas sebagai mitra kerja.

"Terus terang saja kalau komunikasi dengan sejumlah pimpinan- partai kami berkomunikasi dalam konteks merawat kebangsaan. Kayak kemarin kan kami juga menyelenggarakan dialog kebangsaan untuk mencegah polarisasi sosial dan politik identitas kami koordinasi dengan pimpinan partai," ujar dia.

Meski demikian, Boy menilai wajar jika purnawirawan Polri yang bergabung ke parpol.

Sebab, pada masa purnabakti, para purnawirawan masih ingin membangun bangsa lewat jalur politik.

"Tapi jujur saja untuk saya sendiri, saya belum mengambil keputusan bagaimana, saya masih ingin fokus dulu untuk tugas-tugas yang diberikan ke saya," kata Boy.

Saat disinggung apakah ke depannya akan bergabung ke partai nasionalis religius, Boy mengatakan bahwa hal itu masih rahasia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com