Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2023, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2024.

Hasilnya, PDI Perjuangan masih menempati posisi teratas. Namun demikian, elektabilitas partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengalami penurunan.

Pada survei terbaru, elektabilitas PDI-P sebesar 23,5 persen. Angka tersebut turun sekitar 2 persen dibanding survei Desember 2022 di mana tingkat elektoral partai banteng mencapai 25,7 persen.

"PDI-P agak sedikit turun," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei daring, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Di urutan kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,0 persen. Berbeda dengan PDI-P, tingkat elektoral Gerindra naik signifikan hampir 5 persen dibanding survei periode sebelumnya yakni 9,5 persen.

Dengan raihan elektoral tersebut, partai pimpinan Prabowo Subianto itu berhasil menempati urutan kedua menggeser Partai Golkar.

"Gerindra meningkat tajam ke 14 persen. Mungkin karena (elektabilitas) Pak Prabowo meningkat, jadi membawa efek ke Gerindra," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Urutan selanjutnya ada Partai Golkar yang elektabilitasnya turun sekitar 1 persen, dari 10,5 persen pada survei sebelumnya menjadi 9,6 persen pada survei terbaru.

Lalu, di urutan keempat ada Partai Demokrat yang hanya naik 0,1 persen, yakni 9,0 persen pada survei sebelumnya menjadi 9,1 persen dalam survei teranyar.

Di urutan kelima ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 8,2 persen. Besaran itu naik signifikan dibanding survei periode sebelumnya yaitu 7,4 persen.

Lalu, Partai Nasdem juga mengalami kenaikan lebih dari 1 persen, dari 5,1 persen pada survei Desember 2022 menjadi 6,4 persen pada survei Februari 2023.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Pun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), elektabilitasnya naik dari 4,4 persen menjadi 5,8 persen pada survei terbaru.

Lalu, elektabilitas Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sedikit turun dari 2,8 persen pada survei sebelumnya, menjadi 2,4 persen pada survei teranyar.

Meski begitu, Perindo berhasil unggul dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang elektabilitasnya 2,3 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tingkat elektoralnya 2,1 persen.

Berikut elektabilitas 18 partai politik menjelang Pemilu 2024 menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia:

  • PDI-P: 23,5 persen
  • Partai Gerindra: 14,0 persen
  • Partai Golkar: 9,6 persen
  • Partai Demokrat: 9,1 persen
  • PKB: 8,2 persen
  • Partai Nasdem: 6,4 persen
  • PKS: 5,8 persen
  • Partai Perindo: 2,4 persen
  • PPP: 2,3 persen
  • PAN: 2,1 persen
  • PSI: 0,6 persen
  • Partai Hanura: 0,4 persen
  • Partai Ummat: 0,3 persen
  • Partai Gelora: 0,2 persen
  • PBB: 0,2 persen
  • Partai Buruh: 0,2 persen
  • PKN: 0,0 persen
  • Partai Garuda: 0,0 persen
  • Tidak jawab/tidak tahu: 14,8 persen

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-endorse Jokowi

Sebagai informasi, Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada Februari hingga Maret 2023 dengan melibatkan 2.020 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Dalam survei 9-16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan jumlah tersebut, margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, dalam survei periode 12-8 Maret 2023, ada 800 responden yang terlibat. Margin of error pada survei ini sebesar 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun penarikan sampel dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia dilakukan menggunakan metode multistage random sampling.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Resmikan Kantor Pusat Koordinasi Relawan Ganjar pada 1 Juni

Megawati Resmikan Kantor Pusat Koordinasi Relawan Ganjar pada 1 Juni

Nasional
[GELITIK NASIONAL] Gibran dalam Pusaran Manuver Prabowo

[GELITIK NASIONAL] Gibran dalam Pusaran Manuver Prabowo

Nasional
Ada Isu MK Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup, SBY: Ingat, Bisa “Chaos” Politik

Ada Isu MK Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup, SBY: Ingat, Bisa “Chaos” Politik

Nasional
Pertahankan Capres Pilihannya, Jokowi Dinilai Lebih Bernyali daripada SBY

Pertahankan Capres Pilihannya, Jokowi Dinilai Lebih Bernyali daripada SBY

Nasional
Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Nasional
1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

Nasional
MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

Nasional
PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

Nasional
Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Nasional
Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Nasional
Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Nasional
Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Nasional
Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com